.webp)
"Jawa Timur memang yang pertama kita datangi. Karena di Jawa Timur banyak sekali plus-plusnya (program) dan bisa kita buat contoh," kata Wakil Ketua MPR RI EE Mangindaan disela acara Workshop Pancasila, Konstitusi, Ketatanegaraan, di Hotel Verwood, Surabaya, Jumat (7/4/2017).
Ia menerangkan, mereformulasikan sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN sudah ada sejak (pemerintahan) periode lalu. Rekomendasinya untuk dibahas sejak dua tahun lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah ada 30-an kita (mengkaji) di perguruan tinggi. Pada dasarnya, titik temunya memang diperlukan Haluan Negara. Tetapi ada pro kontra. Apakah sampai merubah Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga cukup di Tap MPR. Jadi ada tiga kemungkinan. Tap MPR terpaksa kita rubah sedikit atau kita kembali membuat dan menyempurnakan undang-undang terkait rencana pembangunan jangka panjang," tuturnya.
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menambahkan, setelah menggali ke akademisi. Kali ini giliran ke pemerintah daerah provinsi.
"Kenapa ke pemerintah daerah, karena orang pemerintah daerah adalah orang lapangan. Jadi kita satukan ilmu dan teori dari akademisi dengan pengalaman (orang pemda) di lapangan," terangnya sambil menambahkan, pembahasan dan pengkajian GBHN ini sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR RI maupun DPD RI.
Baca: Rapat Gabungan Pimpinan MPR Sepakati Pentingnya Haluan Negara
Mantan Menteri Perhubungan ini juga menambahkan, pengkajian GBHN di tingkat provinsi ini rencana awalnya akan dibagi menjadi tiga bagian yakni provinsi yang masuk wilayah timur, barat dan tengah. Namun, rencana tersebut berubah, karena tidak ingin meninggalkan kearifan lokal.
"Memang tadinya dibagi menjadi barat, timur dan tengah. Tetapi setelah kita kaji, kearifan lokalnya antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Karakteristik di Jawa dan luar Jawa juga berbeda. Jadi, harus hati-hati, jangan sampai terlepas pada saat bikin haluan (GBHN). Jangan sampai sudah jadi, kemudian didemo karena ini belum masuk, itu belum masuk," paparnya.
Ia menilai, GBHN dirasa perlu untuk merencanakan pembangunan jangka panjang, termasuk menyambut Indonesia Emas (100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2045). Meskipun presiden-nya berganti, tapi ada haluan untuk membangun jangka panjang.
"Misalnya setiap 5 tahun Presiden membuat visi misi-nya yang berbeda. Ini tidak bisa menjamin pembangunan bisa berkesinambungan. Memang pada intinya, semua (presiden) ingin membangun secara baik. Tidak ada presiden yang visi misi-nya tidak enak, mesti bagus. Jadi jangan sampai berbeda antara kepemimpinan nasional yang satu dengan yang lainnya. Sayang, nanti rakyatnya yang bingung," tandasnya.
Ditanya kapan akan mewujudkan GBHN, EE Mangindaan tidak bisa memastikannya.
"Kita belum berani (memastikannya). Masih ada waktu dua tahun lagi, kita selesaikan di seluruh provinsi. Kalau seluruh provinsi sudah selesai semua, paling tidak sudah ada bahan tentang isi dan dokumen dan sebagainya sudah ada dari daerah," jelasnya. (roi/ega)
