Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi Wakil Ketua MPR EE Mangindaan dan Hidayat Nur Wahid di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Rabu (25/1/2017). Hadir juga pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok DPD, pimpinan badan-badan MPR, dan pimpinan pengkajian MPR tahun 2017.
"Yang menarik adalah pembahasan soal haluan negara. Pada intinya semua pimpinan sepakat bahwa Republik Indonesia penting memiliki haluan negara. Masing-masing fraksi dan kelompok DPD menyatakan pendapatnya tentang haluan negara yang pada intinya semua setuju," ujar Zulkifli.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan begitu, MPR yang akan diberi kewenangan untuk merumuskan dan menyusun haluan negara," jelasnya.
Beberapa fraksi lain, lanjut Zulkifli, juga menyampaikan bahwa haluan negara harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tapi ada juga yang berpendapat tidak perlu ada lagi, yang penting lembaga-lembaga negara melaporkan kinerjanya kepada MPR RI dan tidak ada sanksi apa pun kecuali sanksi dari rakyat.
Misalnya, presiden tidak memuaskan rakyat atau lembaga lain tidak memuaskan rakyat, maka sanksinya tidak akan dipercaya rakyat dan tidak akan dipilih lagi.
"Pada intinya agenda rapat gabungan sekarang adalah semua setuju bahwa haluan negara sangat penting dan Indonesia harus memilikinya. Pembahasan ini masih panjang. Nanti secara bertahap akan didiskusikan kembali sampai semuanya sempurna," pungkasnya. (ega/erd)










































