DetikNews
Kamis 06 April 2017, 16:52 WIB

DPR Terima Supres RUU Tembakau, Isinya Bukan Penolakan

Elza Astari Retaduari - detikNews
DPR Terima Supres RUU Tembakau, Isinya Bukan Penolakan Sidang paripurna DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - DPR sudah menerima surat presiden (supres) soal RUU Pertembakauan. Supres yang sempat menuai polemik ini ternyata bukan berisi penolakan seperti yang disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla.

Supres tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam Sidang Paripurna DPR, yang digelar di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4/2017). Seperti yang telah tersebar melalui aplikasi pesan singkat, supres itu tertanggal 17 Maret 2017.

"Pimpinan Dewan menerima 5 pucuk surat dari Presiden RI. Pertama, surat Nomor R16/Pres032017 tanggal 17 Maret 2017 perihal penunjukan wakil untuk membahas RUU Pertembakauan," ucap Taufik saat membacakan supres.

Baca Juga: Misteri Surat Jokowi soal RUU Tembakau

Selain RUU Pertembakauan, DPR menerima supres dengan Nomor R17/Pres032017 tertanggal 21 Maret 2017 perihal penyampaian nama-nama calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari unsur masyarakat. Supres ketiga bernomor R18/Pres032017 tertanggal 22 Maret 2017 soal penyampaian nama-nama calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022.

Supres keempat bernomor R19/Pres032017 tertanggal 22 Maret 2017 perihal penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Surat presiden terakhir yang dibacakan Taufik adalah supres Nomor R20/Pres032017 tertanggal 31 Maret 2017 perihal RUU Sistem Nasional Iptek.

"Surat-surat sesuai peraturan DPR RI 1 tahun 2014 tentang tatib akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme berlaku," ujarnya.

Ditanya soal supres RUU Pertembakauan, Taufik menyebut sifatnya sama seperti supres RUU ASN. Pemerintah dalam hal ini menunjuk pihaknya untuk menjadi mitra DPR untuk melakukan pembahasan. Setelah supres dibacakan, DPR akan menyampaikannya dalam rapat pengganti badan musyawarah (Bamus) untuk menentukan alat kelengkapan Dewan mana yang akan ditunjuk untuk melakukan pembahasan bersama pemerintah.

"Isinya semua supres dan yang terkait dengan UU ASN pemerintah menunjuk mitra kerja yang terkait, itu aja. Soal mekanisme, nanti kita bahas di pembahasan rapat pengganti Bamus untuk diserahkan kepada mitra kerja atau membentuk pansus, semuanya," kata Taufik.

Baca Juga: JK: Surpres soal RUU Pertembakauan ke DPR Berisi Penolakan

Politikus PAN ini menyatakan masih memerlukan waktu untuk mengetahui dinamika yang berlangsung. Namun Taufik memastikan tak ada penjelasan penolakan dari pemerintah dalam supres RUU pertembakauan.

"Supres-nya isinya penunjukan mitra kerjanya. Masalah nolak atau tidak, sungguh pun secara informal sudah ada tecermin pihak pemerintah, tapi mekanismenya saat pembahasan. Kalau pemerintah tidak setuju kan juga tidak bisa berjalan," ujar dia.

Lantas, siapa yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membahas RUU Pertembakauan?

"Kalau UU Pertembakauan ada dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, yang terkait dengan masalah perdagangan," ucap Taufik.

Sebelumnya, supres RUU Pertembakauan sempat membuat publik bertanya-tanya karena tak jelas keberadaannya. Setelah dipastikan telah dikirim ke DPR, Wapres Jusuf Kalla mengatakan supres berisi penolakan pemerintah terhadap RUU tersebut.
(elz/imk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed