Kader Muda Desak Munaslub, Ketua Golkar: Boleh Saja Berwacana

Jakarta - Sejumlah kader muda Golkar memunculkan wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) menyusul kasus e-KTP yang dianggap merugikan nama partai. Meski keputusan ada di pimpinan pusat, Ketua DPP Golkar Zainudin Amali mengaku menghormati wacana tersebut.

"Soal ada wacana, kita hormati saja, siapa saja boleh berwacana. Tapi yang penting kan respons dari DPP dan apakah ada atau nggak kan itu yang harus menjadi perhatian," ujar Amali di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Nama Partai Golkar ikut terseret dalam kasus e-KTP karena beberapa nama kadernya disebut dalam dakwaan jaksa KPK, termasuk nama sang ketum, Setya Novanto. Kader muda yang kritis soal hal ini datang dari Generasi Muda Partai Golkar (GNPG) serta Pemuda dan Alumni Pemuda Golkar.

GNPG juga sempat meminta ada kepemimpinan baru di Golkar karena Novanto terlibat dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu. Para kader muda ini rencananya juga akan berkonsultasi dengan para sesepuh partai, seperti Jusuf Kalla dan BJ Habibie, untuk berkonsultasi mengenai perihal ini.

"Ya, kalau soal dia mau ke mana-mana, menyampaikan pikiran, ya nggak ada larangan. Nggak ada hambatan," jelas Amali.

Ketua Komisi II DPR ini memastikan seluruh kalangan internal partai solid meski kasus e-KTP merundung Golkar. Amali juga menegaskan tak ada desakan mundur terhadap Novanto ataupun pelaksanaan munaslub.

"Nggak ada (munaslub), di pertemuan konsultasi kemarin nggak ada. Semua solid," tegasnya.

Sebelumnya, 18 kader muda hadir rapat konsolidasi GNPG untuk menyikapi masalah e-KTP karena dianggap merugikan nama besar Golkar. Mereka di antaranya Ahmad Doli Kurnia, Sirajuddin Abdul Wahab, Indra J Piliang, Oheo Sinapoy, dan Lampuan Sinaga.

"Kami ingin ada kejelasan pemisahan persoalan partai dan persoalan pribadi. Apabila proses pengadilan KPK berlangsung, nanti kami akan minta ke semua stakeholder Partai Golkar, akan kami imbau untuk melaksanakan munaslub sehingga ke depannya Partai Golkar siap menghadapi," ujar Sirajuddin di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (24/3).

Baca Juga: Golkar Dikaitkan dengan Kasus e-KTP, Kader Muda Desak Munaslub

Sementara itu, Doli menilai persepsi publik tentang keterlibatan Golkar di kasus e-KTP tidak menguntungkan bagi partai. Dia menegaskan kasus e-KTP merupakan kasus perorangan.

"Kami akan tegaskan bahwa kasus e-KTP ini bukan kasus yang melibatkan institusi Partai Golkar. Ini adalah urusan urusan pribadi yang disebut-sebutkan namanya, itu termasuk Pak Setya Novanto sebagai ketua umum. Karena (partai) tidak ada urusannya, maka kami akan memisahkan itu," ujar Doli. (elz/dkp)