DetikNews
Senin 27 Maret 2017, 11:36 WIB

Pilgub DKI Putaran Kedua

Soal Open Governance, Tim Anies: Konsep Kami Lebih Terstruktur

Aditya Mardiastuti - detikNews
Soal Open Governance, Tim Anies: Konsep Kami Lebih Terstruktur Mardani Ali Sera/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Ketua Tim Pemenangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, Mardani Ali Sera, mengatakan prinsip pemerintah terbuka (open governance) adalah membuka partisipasi warga. Mardani menyindir program Musrenbang Pemprov DKI belum efektif dan konsep Anies jauh lebih terstruktur.

"Prinsip open governance kan partisipatif, gimana kalau partisipatif kalau hubungan dengan RT/RW tidak harmonis. Mereka itu birokrasi ataupun terpilih karena satu dan lain hal tapi faktanya yang mengetahui mengenal dan dirujuk RT/RW, sehingga mengartikan open governance cuma sebatas dengan musrenbang, padahal kita ketahui itu sebagai musrenbang, belum efektif, bersifat top-down, itu justru mensimplifikasi open governance. Justru konsepnya Mas Anies itu jauh lebih terstruktur," papar Mardani saat berbincang dengan detikcom, Senin (27/3/2017).

Baca juga: Jubir Ahok: Pemahaman Anies Soal Open Governance Masih Mentah

Mardani menjelaskan konsep timnya jauh lebih terstruktur karena tiga hal. Pertama, untuk membuka ruang partisipasi warga status RT/RW akan diperjelas dengan Peraturan Daerah (Perda).

"RT/RW diperjelas status, struktur, fungsi dan kedudukannya. Pertama sampai sekarang belum ada Perda RT/RW, petahana maupun siapapun yang berlaku sekarang bisa mengubah struktur dan fungsi RT/RW, bagian dari mesin politik atau apa, itu salah. Sekarang belum ada Perda RT/RW," kata dia.

Politikus PKS itu menambahkan setelah ada status melalui Perda akan diperjelas tugas pokok dan fungsi (tupoksi) RT/RW. Dia mencontohkan saat ini kelurahan masih turun tangan memberikan tugas yang seharusnya sudah ditangani di tingkat RT/RW.

"Kedua, diperjelas tupoksinya apa. Contohnya urusan demam berdarah itu masih tingkat kota, padahal yang paling tahu kapan orang kena demam berdarah ya RT. Sehingga dengan memberikan wewenang RT/RW itu pada bidang-bidang tertentu contohnya penanganan sampah, warga lansia, community development di RT/RW, tupoksinya yang jelas bisa membuat mereka bisa bekerja," urai Mardani.

Setelah ada Perda dan tupoksi, Mardani menyebut pasangan cagub nomor urut 3 akan menetapkan anggaran bagi RT/RW. Anies akan menjadikan ribuan RW di DKI sebagai deputi gubernur yang akan disupervisi lurah.

"Yang ketiga baru anggaran. kita tidak bicara anggaran sebelum ada Perdanya dulu yang menetapkan dan kedua Tupoksi. Makanya di Mas Anies dimaknai nanti dengan 2.700 RW sebagai deputi gubernur yang memang punya akses langsung. Tentu akan ada supervisi dari para lurah," ucap dia.

Mardani juga menyinggung soal edaran dari kelurahan agar RT/RW mengumpulkan lansia. Menurutnya, dengan program Anies-Sandi tidak perlu lagi edaran tersebut karena RT/RW sudah bekerja sendiri.

"Belum lagi nanti kaya sekarang ada edaran yang memalukan, RT/RW disuruh mengumpulkan warga lansia dari lurah. Nggak perlu, nanti nggak pakai ada edaran. Lurah punya tanggung jawab yang lebih besar, lansia kasih ke RT/RW karena kita kembali lagi masyarakat yang guyub, yang menyatu bahwa orang tua itu tanggungjawab kita bersama, kenakalan remaja jadi tanggung jawab kita bersama. Jadi nggak ada penekanannya sampai di level tingkat tinggi, anak sama lansia itu RT/RW," bebernya.

Dia menegaskan konsep maju bersama yang menjadi jargon Anies-Sandi itu dengan mengoptimalkan semuanya. Mardani juga mencontohkan jika Anies, sudah menerapkan open governance saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan menginisiasi Gerakan Indonesia Mengajar.

"Jadi saya tidak ingin mengomentari persepsi mereka tentang open governance tapi kita ingin bahwa Mas Anies dengan konsep maju bersamanya, dengan konsep bahwa kita ingin menjadikan konsep Jakarta ini bahagia warganya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan semuanya. Jadi partnership itu bekerja bersama. Itu terbukti di Gerakan Indonesia Mengajarpun tanpa uang pun tapi mengajak partisipasi semua itu bisa menggerakkan otak-otak terbaik milik negeri ke seluruh pelosok-pelosok daerah luar yang negara belum melakukan itu. Itu salah satu bukti open governance yang telah dilakukan Mas Anies," tegas dia.

Dia kemudian menyinggung soal penyerapan anggaran DKI yang belum optimal dan membandingkan dengan penerapan pemerintah yang terbuka. Mardani menegaskan semua ketimpangan sosial yang ada di Jakarta bakal selesai dengan prinsip open governance.

"Sementara ini dengan anggaran yang tidak terserap penuh bagaimana menyatakan diri sebagai open governance. Padahal masalah lingkungan masih sedemikian banyak, ketersediaan air bagi masyarakat belum. Lihat saja mayarakat Jakarta Utara yang paling miskin harus mengeluarkan uang sammpai Rp 300-400 ribu/bulan, sementara mereka yang di daerah elit harus mendapat pam atau sejenisnya, itu ada ketidakadilan. Kalau open governance tadi diberlakukan masalah itu akan tertangani," tutupnya.
(ams/erd)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed