DetikNews
Rabu 15 Mar 2017, 21:40 WIB

Fahri Tantang KPK Buka Semua Nama yang Terima Duit Korupsi e-KTP

Elza Astari Retaduari - detikNews
Fahri Tantang KPK Buka Semua Nama yang Terima Duit Korupsi e-KTP Fahri Hamzah (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terus melemparkan 'peluru' kepada KPK menyusul kasus e-KTP. Setelah meminta Ketua KPK Agus Rahardjo mundur, kini Fahri meminta lembaga antirasuah itu membongkar nama-nama anggota DPR yang mengembalikan uang aliran dana proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

"Berani tidak dibuka? Dalam artian dibuka yang sebenarnya. Supaya clear bagi masyarakat, pejabat, dan pemerintah. Karena tidak masuk akal bagi saya suatu pengadaan yang dikontrol ketat oleh suatu sistem negara, bobolnya itu 50 persen. Ini kan nggak masuk akal," ungkap Fahri.

Hal tersebut disampaikannya di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017). Fahri pun mengancam akan membongkar data yang ia peroleh terkait masalah proyek e-KTP.

"Data saya lengkap, jangan tulis apa yang diomongin juru bicara KPK doang. Ini saya sudah bikin kronologi. Lebih rumit bahannya. Termasuk saya bikin siapa yang terlibat. Termasuk kapan Mendagri terlibat, kapan pengusaha dan DPR terlibat," klaimnya.

"Kemudian modus ada tiga. Pada masa penganggaran, pada masa lelang, dan pada masa pengerjaan. Jadi kita harus buka ini masalah," tambah Fahri.

Baca Juga: Budiman: Memang Ada Kabar Bagi-bagi Uang Saat e-KTP Dibahas di DPR

Dia sempat menyampaikan kesimpulan pribadi mengenai adanya indikasi konflik kepentingan Agus Rahardjo, yang dulu menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), dengan Kementerian Dalam Negeri. Itu setelah Fahri mengaku telah membaca beberapa dokumen, termasuk dakwaan KPK dan laporan BPK pada 2012, 2013, dan Juli 2014.

Audit BPK menyatakan proyek e-KTP bebas dari korupsi. Fahri berjanji akan mempresentasikan laporan BPK itu serta dokumen-dokumen lain yang dimilikinya.

"Buka semua, ayo. Berani nggak? Kalau Saudara Agus Rahardjo menutupi keterlibatannya dalam kasus ini, jangan lupa dia kepala badan yang ditugaskan negara mempelajari setiap pengadaan barang dan jasa dan tender," sebut dia.

"Dan dia (Agus, red) hadir dalam rapat di kantor wapres yang dipimpin oleh Sofyan Djalil dan dia menyetujui itu dilanjutkan. Lalu setelah dia di KPK, kasus ini dijadikan kasus megakorupsi," imbuhnya menuding.

Baca Juga: Mereka yang Masih Dicegah ke Luar Negeri Terkait Kasus e-KTP

Fahri mempermasalahkan tidak dibukanya nama-nama pihak yang mengembalikan uang proyek korupsi tersebut. KPK menyebut ada 37 nama anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 yang menerima jatah duit korupsi e-KTP dan mereka berpeluang menjadi tersangka.

"Saya mau tantang KPK karena sudah membocorkan surat dakwaan dan BAP. Sekarang tolong bocorkan semua nama yang terima uang dan semua nama yang mengembalikan uang. Kenapa yang mengembalikan uang harus dilindungi," tukas Fahri.

"Sekarang buka dong semuanya siapa yang disebut mengembalikan uang, individu atau perusahaan. Buka itu. Apa layak orang mengembalikan uang ini disebut pahlawan?" lanjutnya dengan berapi-api.

Fahri sendiri juga telah mengajukan wacana hak angket kasus e-KTP demi nama baik DPR. Ada puluhan anggota Dewan terseret dalam kasus yang merugikan negara sebanyak Rp 2,3 triliun itu, termasuk Ketua DPR Setya Novanto.

"Ayo buka semuanya kalau berani. Jangan ini KPK melindungi orang tertentu dan menghajar orang tertentu berdasarkan pesanan orang yang tidak jelas," tutup Fahri masih dengan nada tinggi.
(elz/rna)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed