FDIP Sesalkan Adanya Kesepakatan GAM-RI

Jakarta - FPDIP menyesalkan ada kesepakatan antara pemerintah dengan GAM dalam pertemuan di Helsinki beberapa waktu lalu. Seharusnya pemerintah tidak berkompromi dengan gerakan separatis."Meskinya pemerintah tidak berompromi begitu saja dengan gerakan separatis GAM."Demikian ujar ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (19/4/2005).Untuk itu, pemerintah diminta memberi penjelasan secara terbuka kepada DPR dan masyarakat. "Seharusnya pemerintah tidak mengakui GAM sebagai sebuah negara dalam NKRI," tandasnya.FPDIP meminta TNI mencermati dengan teliti semua hasil kesepakatan ini. "Kami meminta TNI tetap mempertegas posisi NKRI. TNI harus tetap mengamankan wilayah NAD dari gerakan separatis," kata Tjahjo.Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. "Kami berharap langkah rehabilitasi dan percepatan pembangunan tidak mengecewakan rakyat Aceh yang sudah lama didera konflik," jelas Tjahjo.Perundingan antara GAM-RI beberapa waktu lalu sedikitnya telah membuat 7 kesepakatan. Beberapa hasil yang menjadi sorotan antara lain perundingan berniat menentukan kerangka kerja untuk struktur administrasi lokal dan perundingan akan mengeksplorasikan bentuk keikutsertaan dalam pemilihan lokal. (ton/)