Skandal e-KTP, Saran LKPP yang Diabaikan Pejabat Kemdagri

ADVERTISEMENT

Sidang Korupsi e-KTP

Skandal e-KTP, Saran LKPP yang Diabaikan Pejabat Kemdagri

Haris Fadhil, Rina Atriana - detikNews
Kamis, 09 Mar 2017 12:05 WIB
Foto: Terdakwa e-KTP coret-coret berkas (Rina-detikcom)
Jakarta -

Penyimpangan terjadi pada tahapan pelaksanaan lelang dan pengadaan e-KTP. Saran terkait pengadaan e-KTP dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pun diabaikan.

Dalam surat dakwaan yang disusun jaksa pada KPK, Sugiharto yang saat itu menjabat Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemdagri menandatangani spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja yang disusun tim Fatmawati.

"Dalam kerangka acuan kerja tersebut, terdakwa II atas persetujuan terdakwa I (Irman) menyatukan 9 lingkup pekerjaan yang berbeda yang menuntut kompetensi yang berbeda menjadi 1 paket pekerjaan dengan maksud untuk meminimalisir peserta lelang sehingga dapat memenangkan konsorsium PNRI serta pelaksanaannya dilaksanakan dengan menggunakan perjanjian tahun jamak," papar jaksa membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017).

Sembilan lingkup pekerjaan yang disatukan oleh Sugiharto adalah:

1. Pengadaan blangko KTP berbasis chip
2. Pengadaan peralatan di data center dan disaster recovery center di pusat
3. Pengadaan peralatan (perangkat keras) kabupaten/kota
4. Pengadaan peralatan (perangkat keras) kecamatan.
5. Pengadaan sistem AFIS
6. Pengadaan perangkat lunak (software/application/OS)
7. layanan keahlian pendukung kegiatan penerapan KTP elektronik
8. Bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis
9. Penyediaan jaringan komunikasi data (NIK dan KTP elektronik)

Atas penggabungan tersebut, LKPP memberikan saran yang meminta agar Sugiharto tidak menggabungkan 9 lingkup pekerjaan tersebut. Penggabungan disebut LKPP berpotensi terjadi kegagalan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara serta akan menghalangi terjadinya kompetisi dan persaingan sehat.

"Namun terdakwa II mengesampingkan saran LKPP dan tetap melanjutkan proses pelelangan dengan menggabungkan 9 pekerjaan," sebut jaksa.

Baca juga: Tak Ikuti Saran LKPP, Ini Permasalahan Proyek e-KTP yang Dideteksi Sejak Awal (dha/fdn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT