Pengadilan Larang Sidang e-KTP Disiarkan Langsung

Jakarta - Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melarang penyiaran secara langsung sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Namun persidangan tetap terbuka untuk umum.

"Pengadilan mengambil sikap, sidang tidak boleh live lagi. Supaya jadi pembelajaran bagi masyarakat, kalau persidangan yang terbuka untuk umum itu artinya masyarakat dipersilakan datang ke pengadilan untuk melihat sidang," kata Pejabat Humas Pengadilan Tipikor Yohanes Priyana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).

Dia menyebut sidang yang disiarkan langsung berarti dihadirkan kepada masyarakat dan bukannya masyarakat yang hadir ke persidangan. Masyarakat sendiri dipersilakan hadir ke persidangan.

"Kalau live artinya persidangan dihadirkan ke masyarakat umum. Kita mengembalikan marwah sidang yang terbuka untuk umum. Silakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau tertarik untuk datang. Pada prinsipnya, semua persidangan terbuka untuk umum, masyarakat silakan ke pengadilan," jelasnya.

Di sisi lain, Yohanes menyebut pengadilan tidak melarang peliputan atau kebutuhan pers dalam mendapatkan informasi. Hanya, tidak diperbolehkan siaran secara langsung. Pengadilan juga telah menyiapkan majelis hakim yang akan mengadili Sugiharto dan Irman dalam kasus e-KTP.

"Majelis hakim besok diketuai Jhon Halasan Butar-butar. Hakim anggota 1 Frangki Tambuwun, hakim anggota 2 Emilia Djajasubagia, hakim anggota 3 Anwar, dan hakim anggota 4 Ansyori," ujarnya.

Persidangan akan digelar mulai besok, Kamis (9/3/2017). Sidang ini digelar di ruang Koesoemah Atmadja 1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (HSF/asp)