Soroti Kasus Patrialis, ICW Gelar Aksi Teatrikal 'Hakim Tercebur'

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi kasus Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar yang diduga menerima suap uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menggelar Aksi Teatrikal. Aksi ini bertajuk 'Selamatkan Mahkamah Konstitusi'.

Pantauan detikcom di depan menara BCA, Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2017), sejak pukul 09.00 WIB, beberapa anggota ICW sudah menggelar aksinya saat CFD dengan membagikan brosur dan berdiri dengan memegang beberapa papan tuntutan.

Aksi teatrikal ICW terkait kasus Patrialis Akbar / Foto: Cici Marlina Rahayu/detikcom

Meski sempat diguyur hujan, namun mereka masih menjalankan aksinya. Seorang laki laki memakai baju hakim dan pelampung 'diselamatkan' oleh orang-orang lain yang memakai alat selam.

Anggota divisi hukum dan monitoring peradilan ICW sekaligus peneliti hukum ICW, Aradila Caesar menjelaskan tema teatrikal yang diangkat ICW adalah 'hakim tercebur'. Ardila mengatakan bahwa lembaga peradilan saat ini butuh diselamatkan.

"Kita ibaratkan lembaga peradilan kita yang sedang tercebur, jadi peradilan kita sedang tenggelam, nah harus ada penyelamat. Hari ini hakim tercebur diselamatkan oleh tim SAR, tim SARnya ini ibarat pemerintah kita saat ini, presiden kita contohnya," ucap Aradila ketika ditemui di lokasi.

Aksi teatrikal ICW terkait kasus Patrialis Akbar / Foto: Cici Marlina Rahayu/detikcom

Aradila menuturkan aksi ini ditujukan atas keprihatinan terhadap Mahkamah Konstitusi. Menurutnya kasus kasus seperti ini mencoreng nama baik MK.

"Tujuan aksi kali ini adalah bentuk keprihatinan masyarakat sipil untuk kasus Patrialis, sebelumnya juga ada kasus Akil Mochtar, tentu kasus kasus seperti ini dapat mencoreng nama MK sebagai lembaga yang besar dan punya kewenangan besar sebagai penjaga konstitusi dan hak masyarakat," ujarnya.

ICW juga mengingatkan masyarakat untuk ikut serta dalam menyelamatkan MK dari kasus korupsi seperti ini. Tak hanya itu, Aradila juga mengajak masyarakat untuk dapat mengawasi kerja MK.

"Kita semua punya tanggung jawab mengawasi, jangan sampai ini terjadi lagi. Publik jangan cuma protes tapi kita selamatkan bersama," tambah Aradila.

"Jadi MK ini dalam situasi darurat, perlu perhatian publik, mari kita mengawasi dan mendorong memerikan dukungan kepada pemerintah," sambungnya.

Aksi teatrikal ICW terkait kasus Patrialis Akbar / Foto: Cici Marlina Rahayu/detikcom

Menurutnya, kasus ini bisa terjadi karena sistem rekruitmen MK yang tidak terbuka. Ia mengungkapkan agar MK bisa seperti KPK yang terbuka kepada merekrutmen anggota.

"Setidaknya ini persoalan rekrutmen yang tidak terbuka, bagaimana kita bisa menguji seseorang, sekelas KPK aja bisa buat rekrutmen melibatkan publik. Nah, kalau MK tidak cukup jelas, cobalah seperti KPK," ujarnya.



(imk/erd)