.webp)
"Saya kan dilantik untuk 5 tahun, kenapa ditanya 100 hari. Paling saya (realisasikan) Kartu Multiguna untuk masyarakat Banten," kata Wahidin saat menghadiri acara diskusi 'Adu Program Antikorupsi' dari ICW di Teras Kota, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (8/2/2017).
"Kalau janji, saya tidak begitu senang, dengan seratus hari. Paling tidak satu tahun semua terlaksana," lanjutnya.
Pasangan Andika itu menuturkan, program 100 hari tidak relevan untuk ditanyakan. Sebab, menurut Wahidin, 100 hari adalah masa awal pemimpin menyesuaikan dengan pegawai dan sistem yang sudah terbentuk.
"Selama 6 bulan tidak boleh mengganti, memutasi pegawai. Sehingga apa yang dilakukan sesuai. Ketiga, mencoba mencocokkan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Mencocokkan visi-misi RPJP yang sudah disahkan dalam APBD. Kita telisik. Kita audit, kita investigasi. Apa perda yang disusun dan yang sudah ada dokumen anggarannya. Apa sudah ada struktur personalianya," jelas Wahidin.
Eks Wali Kota Tangerang itu juga memaparkan beberapa program prioritasnya. Wahidin menyebutkan ada 22 program yang disiapkan untuk warga Banten dengan tema besar 'Banten Membangun'.
"Ada 22 program. Menciptakan pemerintah yang akuntabel, pemerintah yang dihuni para birokrat yang jujur, yang amanah. Penegakan hukum, partisipasi masyarakat. Dari situ juga akan kita perlebar, harus ada semangat antikorupsi," jelasnya.
Wahidin menjanjikan adanya sistem pemerintahan yang transparan dan kebijakan yang bermasyarakat. Dia juga menjanjikan kesehatan gratis, penciptaan lapangan kerja, pendidikan gratis, dan pembangunan infrastruktur.
"Banten sudah menerapkan e-budgeting, e-planing, tapi belum bisa diakses masyarakat. Dan belum terintegrasi, belum jadi satu sistem. Itu mencegah korupsi," ungkap Wahidin.
"Saya akan tangani kesehatan. Saya akan putus birokrasi kesehatan. Dengan kartu identitas, masyarakat Banten bisa mendapatkan kesehatan secara gratis. Itu prioritas saya. Pendidikan gratis. Soal pengangguran termasuk tertinggi di Indonesia, padahal investasi besar. Tentunya dengan pelatihan pendidikan formal dengan tenaga ahli yang memiliki kompetensi," imbuh calon yang didukung Demokrat, Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan Hanura itu. (azf/rvk)
