JK Imbau Tidak Ada Lagi Aksi Massa 112

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap tidak ada aksi massa pada Sabtu, 11 Februari. Masyarakat diminta menahan diri.

"Saya kira tidak perlu jelang Pilkada. Kita menahan dirilah. Masyarakat tahan diri untuk tidak memperburuk suasana. Toh semuanya dalam proses hukum. Nanti kacau lagi proses hukum," ujar JK di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).

Sebelumnya, Muhammadiyah juga mengimbau semua pihak tidak mengikuti aksi damai 112. Tokoh-tokoh nasional, parpol, dan masyarakat diminta menahan diri.

"Pokoknya, berbagai macam aksi, lebih-lebih menjelang Pilkada ini, baik tanggal 11 (Februari) maupun tanggal 13, 14, itu sebaiknya tidak (diikuti)-lah," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Tidak hanya itu, Haedar berpesan kepada parpol dan tokoh-tokoh nasional agar bisa menahan kata-kata dan tidak memberikan pernyataan yang dapat memunculkan gejolak di masyarakat. Hal ini disampaikan karena suasana politik nasional sedang menghangat menjelang pelaksanaan Pilkada.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menegaskan pelarangan aksi 112. Polisi akan membubarkan jika massa tetap menggelar aksi tersebut.

"Kalau nanti misalnya tetap melakukan kegiatan, akan dikenai Pasal 15 (UU No 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum), sehingga kami tetap bisa membubarkan. Kalau tetap turun juga, maka ada Pasal 16, kita bisa memberikan sanksi di situ," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono .

Sedangkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut rencana aksi long march 112 akan dialihkan menjadi kegiatan di Masjid Istiqlal. Massa akan mengisi aksi 112 dengan kegiatan keagamaan.

"Mengalihkan aksinya dari jalan kaki long march di jalan raya yang berpotensi mengganggu ketertiban publik dan membawa nuansa politik meskipun dibungkus oleh keagamaan akan dialihkan di Istiqlal dalam bentuk murni ibadah keagamaan," kata Tito kepada wartawan di Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Rabu (8/2).




(fiq/fdn)