Datangi Kejagung, ICW Beri Tambahan Data Korupsi Pengadaan Kapal

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Kejaksaan Agung RI. Kedatangannya untuk memberikan tambahan data korupsi pengadaan kapal oleh PT Pertamina Transkontinental.

"Kejagung sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. Kami mendukung dan mengawal dengan memberikan data yang kami dapat dari investigasi internal ICW," ujar Koordinator Divisi Investigasi ICW, Febri Hendri, di kompleks Kejagung RI, Jl. Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017).

Pada Jumat pekan lalu, Jaksa Agung Prasetyo mengatakan pihaknya tengah menelusuri kasus pengadaan kapal ini. Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Direktur Utama (Wadirut) Pertamina Ahmad Bambang terkait dengan dugaan korupsi penyediaan kapal Pertamina Transkontinental.

Baca Juga: Kejagung Panggil Eks Wadirut Pertamina Terkait Pengadaan Kapal

Menurut data ICW, dua unit kapal jenis Anchor Handling Tug Supply (AHTS) tersebut dilakukan bersama dengan PT. Vries Marine Shipyard (VMS) di Guangzhou, Tiongkok. Dugaan adanya korupsi, menurut Febri, karena spek gear box di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi gear box pada kontrak.

"Spek gear box seharusnya merk Reintjes LAF 183P buatan Eropa, tapi yang dipasang adalah Twin Disc buatan Amerika," ungkap Febri.

Dugaan kedua adalah soal kedatangan kapal yang terlambat. Febri menjelaskan seharusnya keterlambatan penyerahan kapal dikenai denda sebesar 5 ribu USD per hari, namun tidak ada tagihan atas keterlambatan tersebut.

"Seharusnya kapal pertama diserahkan pada tanggal 25 Mei 2012, dan kapal kedua pada 25 Juni 2012. Namun kapal pertama diserahkan pada 10 Agustus 2012 dan kapal kedua tanggal 8 Oktober 2012," jelasnya.

Menurut Febri, PT VMS beralasan keterlambatan tersebut adalah faktor alam, yaitu adanya angin topan. "Memang ada 23 kejadian angin topan, namun baru terjadi pada bulan Juli sampai September 2012, berdasarkan Hongkong Observatory," imbuh Febri.

Febri mengatakan saat ini pihak Kejagung tengah menelusuri kasus dugaan korupsi ini. Febri pun mengaku ICW sepenuhnya mendukung apa yang dilakukan oleh Kejagung.

"Kami bertemu pejabat jampidsus, kami sepakat mendukung investigasi ini. Kami memberikan data, Ada sekitar 50-an dokumen yang kami serahkan," tutupnya.

Terkait kasus ini, pihak Pertamina mendorong Pertamina Transkontinental yang merupakan anak perusahaannya untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Kami sebagai Pertamina pusat mendorong Pertamina Transkontinental untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang berlangsung," kata VP Corporate Communication PT Pertamina, Wianda Pusponegoro. (brt/fjp)