RI Tolak Opsi Gencatan Senjata dari GAM

Jakarta - Pemerintah Indonesia tidak akan menerima opsi gencatan senjata yang ditawarkan oleh pihak GAM. Menko Polhukkam Widodo AS mengatakan, misi pemerintah Indonesia sudah bulat, yakni penerimaan otonomi khusus bagi Aceh serta terminasi konflik secara menyeluruh dan permanen.Hal ini diungkapkan Widodo menjawab permintaan GAM dalam perundingan ketiga antara RI dan GAM di Helsinki, agar pemerintah RI mau melakukan gencatan senjata."Apa yang menjadi pandangan soal terminasi konflik itu harus betul-betul permanen. Kalau cease fire (gencatan senjata) itu kan tidak permanen, jadi kita harus benar-benar mencari solusi," papar Widodo usai mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/4/2005).Widodo menjelaskan, salah satu ukuran terminasi konflik permanen adalah senjata. "Paling tidak satu ukurannya adalah senjata. Nah, kalau senjatanya sudah diserahkan atau diblok, itu baru bisa dikatakan permanen. Tapi kalau cease fire kan kita tahu itu hanya temporer," ujarnya.Presiden SBY, menurut Widodo, menginginkan penyelesaian permanen. Dalam perundingan informal ketiga di Helsinki yang dimulai sejak Selasa (12/4/2005) lalu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin. Turut serta juga dalam delegasi RI Menkominfo Sofyan Djalil. Widodo yang juga menjadi salah satu tim delegasi RI menjelaskan bahwa saat ini pembicaraan informal tersebut sudah masuk ke arah substansi, termasuk penyamaan persepsi dari apa yang disebut otonomi khusus yang ditawarkan Indonesia kepada GAM.Saat ditanya mengenai istilah self government yang ditawarkan GAM, Widodo berpendapat konsep tersebut sudah diakomodasikan dalam sejumlah Undang-Undang yang dimiliki Indonesia seperti UU Otonomi Daerah, UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta UU Otonomi Khusus. Namun saat ditanya apakah dirinya optimis perundingan akan membuahkan hasil, Widodo enggan menjawabnya. Menurutnya pemerintah Indonesia akan mengikuti dinamika yang berkembang, apalagi pertemuan tersebut bersifat eksploratif dalam artian tidak ada kesepakatan."Tetapi apapun yang dibicarakan, yang penting ada kesepahaman terhadap yang kita inginkan untuk dicapai, yaitu penerimaan otonomi khusus dan terminasi konflik secara permanen," tegasnya. (ast/)