Bagir Manan: Demokrasi Dapat Surut tapi Tak Dapat Dilenyapkan

Ambon - Mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan pers dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagir menegaskan demokrasi adalah hal yang tak bisa dilenyapkan dari kehidupan manusia.

"Saya selalu mengatakan bahwa demokrasi dapat surut, dapat disurutkan, tapi tidak dapat dilenyapkan, tidak dapat dimatikan karena itu bagian tatanan kehidupan kemanusiaan," ujar Bagir dalam seminar Persiapan Penyelenggaraan World Press Freedom Day (WPFD) 2017 di Baileo Siwaluma, Karang Panjang, Ambon, Maluku, Selasa (7/2/2017).

Saat reformasi, Bagir menyebutkan pers mempunyai peran penting. Pers dianggap sebagai salah satu pilar yang mengingatkan masyarakat akan pentingnya kemerdekaan.

"Reformasi adalah sesuatu hal yang membuka kebebasan dan perslah yang paling dahulu menyadari bahwa kemerdekaan adalah suatu hal yang esensial. Karena itu, sering saya katakan pers, selain yang paling dahulu menikmati kemerdekaannya kembali, mereka yang paling dahulu menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya kemerdekaan. Dibuktikan dengan perslah yang pertama kali mengatur kembali kemerdekaannya, seperti UU 40 Tahun 1999," imbuhnya.

Namun Bagir pun mewanti-wanti bahwa demokrasi juga dapat surut. Ada tiga hal yang harus diperhatikan yang dapat menyebabkan demokrasi surut.

"Pertama, kebebasan yang berlebihan, berlebihan menggunakan kebebasan. Kedua, terlalu banyak berprasangka. Ketiga, kalau demokrasi ditangani oleh orang-orang yang tidak kompeten," kata Bagir.

Terkait dengan WPFD 2017, Bagir juga mengingatkan peserta agar dapat memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Pers harus bisa jujur, disiplin, taat hukum, dan harus ada pengertian serta saling menghormati.

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017. Peringatan HPN kali ini mengambil tema 'Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut'.

Berbagai kegiatan diselenggarakan dalam perayaan kali ini, antara lain pameran HPN dan Maluku Expo 2017, bakti sosial dan pengobatan massal, seminar dan diskusi, serta konvensi media. Acara ini berlangsung pada 6-9 Februari. Kegiatan puncak, pada 9 Februari, rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. (rna/rvk)