Komisi III DPR Minta Kesejahteraan Sipir Lapas Lebih Diperhatikan

Jakarta - Komisi III DPR meminta dilakukan pengendalian yang lebih ketat di lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk mencegah peredaran narkoba. Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap meminta pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan penjaga lapas atau sipir.

"Ada banyak diskusi yang kita lakukan terkait soal itu. Salah satunya membuat lembaga pemasyarakatan terpisah bagi penjahat narkoba," ungkap Mulfachri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Setelah dibuat lapas khusus napi narkoba, dia meminta pengawasannya semakin diperketat. Lebih dari pengawasan lapas pada umumnya. Khususnya mengenai perangkat alat komunikasi yang hingga saat ini masih kerap lolos masuk ke lapas.

"Bagaimana mungkin mereka bisa berkomunikasi dengan dunia luar kalau mereka tidak memiliki alat untuk berkomunikasi. Nah, saya kira tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap penggunaan alat komunikasi di dalam," ujar Mulfachri.

"Kemudian ya tempatkan sipir-sipir terbaik. Nah, kita juga perlu pahami ada problem mendasar. Negara tidak punya anggaran yang cukup untuk men-support agar Kemenkum HAM menyelenggarakan wewenang itu secara full dan optimal," lanjut Ketua Fraksi PAN itu.

Mulfachri menyoroti soal kesejahteraan penjaga lapas yang masih minim dengan tanggung jawab begitu besar. Menurutnya, kesejahteraan sipir perlu ditingkatkan agar mereka tidak tergoda oleh bujuk rayu bandar narkoba di dalam lapas.

"Sipir penjara dengan tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, dia sampai hari ini masih diperlakukan secara tidak wajar menurut saya. Misalnya uang jaga malam yang masih sedikit, kemudian tidak ada insentif tambahan lainnya di luar gaji," sebut Mulfachri.

Dengan kondisi seperti itu, tak aneh bila banyak sipir yang membantu peredaran narkoba. Sebab, mereka mendapat penghasilan tambahan yang jauh lebih besar dari gaji bulanan.

"Peredaran narkoba melibatkan uang dalam jumlah besar. Dan pihak sana (bandar), buat mereka bisa mengalokasikan 1 atau 2 persen sampai 10 persen dari penghasilan yang diperoleh untuk 'membeli' sipir-sipir di lapas itu," tuturnya.

"Ini sebuah masalah yang sungguh tidak ringan bagi kita dan bukan berdiri sendiri. Ini sebuah masalah yang sangat kompleks," lanjutnya.

Mulfachri menilai Menkum HAM Yasonna Laoly beserta jajarannya sudah bekerja sangat baik dalam pemberantasan narkoba. Namun hal tersebut belum cukup.

Sehingga, menurutnya, negara perlu memberi solusi tambahan terkait hal ini. Pembinaan terhadap sipir maupun SDM di lapas juga dinilai menjadi prioritas yang perlu dilakukan.

"Saya kira Pak Menteri, dengan sejumlah pengalaman yang dia miliki baik dulu di parlemen, cukuplah pengalaman, mudah-mudahan beliau memiliki jalan keluar atas masalah yang kita hadapi," kata Mulfachri.

"Pembinaan perlu. Materi pembinaan yang dilakukan Menkum HAM/Dirjen Lapas itu sudah bagus. Tapi ini kan urusan manusia, urusan perut, ya. Ini kan sesuatu yang sensitif," sambungnya.

Mulfachri berharap negara memberi tambahan kesejahteraan untuk petugas di lapas, khususnya bagi para sipir. Dengan begitu, peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas sedikit demi sedikit semakin berkurang.

"Seperti petugas Pajak dikasih kewenangan besar tapi nggak kasih insentif yang baik, pasti digoda dengan pembayar pajak yang nakal. Berapa banyak di antara mereka yang tahan dengan godaan itu? Saya kira lebih banyak yang nggak tahan," tutup Mulfachri. (elz/imk)