.webp)
"Stempel apa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu. Saya belum ngerti, baru dengar," kata Basuki saat keluar dari gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (30/1/2017).
Baca juga: KPK Sita 28 Stempel Kementerian di Kantor Penyuap Patrialis Akbar
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya nggak pernah lihat draf putusan MK. Ditemukan di mana itu? (Saya) nggak ada (di lokasi), saya nggak tahu," jelasnya.
Terkait indikasi pemalsuan izin impor seiring ditemukannya stempel 28 lembaga di kantornya di Sunter, Jakarta Utara, Basuki juga membantah hal itu. Menurutnya, semua izin diperoleh dari lembaga yang berkaitan.
Baca juga: KPK: Ada Label Halal Berbagai Negara di Stempel yang Disita
"Semua ada izinnya. Semua ada notanya. Semua saya urus izinnya, untuk mendapatkan izin itu di Kementan dan Kemendag. Tapi, kalau ada stempel-stempel itu, saya nggak tahu," ujarnya.
Dia turut membantah pemalsuan label halal bagi daging yang diimpornya. "Itu sudah dari negara asalnya. Daging kita dari Australia itu sudah ada sertifikatnya. Negara lain Amerika, New Zealand, Kanada ada. China nggak ada (mengimpor)," ucapnya.
KPK sebelumnya mengatakan ada 28 stempel lembaga, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan beberapa stempel otoritas pemberi label halal dari beberapa negara di kantor PT SLP saat digeledah. Kantor milik Basuki Hariman itu digeledah pada Jumat (27/1) lalu terkait dugaan suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Basuki sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melibatkan Patrialis Akbar. Patrialis sekarang sudah dibebastugaskan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.
Selain Basuki dan Patrialis, KPK menetapkan Kamaludin dan Ng Feni sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Patrialis diduga menerima hadiah atau janji sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu. (HSF/dhn)
