Ichsanuddin Noorsy Diperiksa soal Kedekatannya dengan Sri Bintang

Jakarta - Ekonom Ichsanuddin Noorsy kembali diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan makar tersangka Sri Bintang Pamungkas cs. Dalam pemeriksaan itu, Ichsanuddin ditanyai soal sejauh mana kedekatannya dengan Sri Bintang.

"Kalau kenal dekat sih tidak, tapi saya satu grup WA dengan mereka di grup Peduli Negara," ujar Ichsanuddin setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Menurut Ichsanuddin, materi pemeriksaan terhadap dirinya itu lebih banyak pengulangan dari pemeriksaannya sebelumnya pada 10 Januari lalu.

"Tapi ada tambahan, karena minggu lalu itu pelapornya Aiptu, kalau yang sekarang saya tidak tahu siapa, dua orang," ucapnya.

Pada pemeriksaannya terdahulu, Ichsanuddin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rachmawati Soekarnoputri dkk.

"Nah, kalau hari ini pemeriksaan menyangkut Sri Bintang Pamungkas saja, ada 32 pertanyaan dan 14 halaman laporan," imbuh dia.

Adapun substansi pemeriksaannya lebih menekankan soal hubungannya dengan Sri Bintang. "(Ditanya) bagaimana, apa pernah satu forum? Bagaimana pendapat saya mengenai kajian beliau? Itu misalnya," sambungnya.

Lebih jauh Ichsanuddin mengaku nyaris tidak pernah berada dalam satu forum dengan Sri Bintang. Tapi dia menilai, dirinya punya kajian akademik, sementara Sri Bintang tidak.

"Yang paling menarik itu justru pada kajian di UBK pada 20 November. Nah, di kajian 20 November itu kan fokusnya memang ke posisi dua kan, posisi tentang penistaan agama dan perkembangan ekonomi global," terang dia.

Ia melanjutkan, terkait kajiannya soal penistaan agama, dirinya melampirkan berkas pada pertemuan di UBK 20 November 2016 itu. Salah satunya berisi mengenai tujuh media asing yang menceritakan demo 411.

"Nah, mereka (media asing) mengkonstruksikan demo 411 itu demo Islam vs Kristen, saya tegas saja ya, terbuka. Dan itu juga yang saya sampaikan di UBK. Saya bilang tadi ini bukan peristiwa baru, peristiwa ini menjadi kajian saya sejak 2002 ketika kita mulai salah langkah dalam pemulihan ekonomi dan menjadi puncak ketika kita membenarkan azas nondiskriminatif pada kebijakan ekonomi," urainya.

"Sehingga yang muncul adalah ketimpangan ekonomi, sosial, regional, intelektual, dan infrastruktur. Yang pada pemerintah sekarang menyebutnya 'Sentralisasi Jawa'. Kalau orang baru ngerasain sekarang, saya sudah ingatkan sejak 2002. Dampaknya terasa secara vertikal dan horizontal. Dampak ini sudah saya sampaikan di berbagai tempat, bagaimana strategi pembangunan kita sebenarnya sehingga kita melahirkan sebuah masyarakat yang memang bisa mengatasi masalah perekonomian," bebernya. (mei/rvk)