Plt Gubernur DKI: Pembangunan Kampung Deret Terkendala Lahan

Jakarta - Target pembangunan kampung deret di beberapa wilayah Jakarta hingga kini belum terealisasi. Padahal awalnya Pemprov DKI akan membangun kampung deret di 74 titik lokasi. Plt Gubernur DKI Sumarsono mengatakan pembangunan kampung deret terhambat masalah kepemilikan tanah.

"Ada akuntabilitas sebuah kampung, pembangunannya itu harus di tanah dan lahan yang memang kepemilikannya jelas," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (16/1/2017).

Sumarsono menjelaskan pembangunan kampung deret akan mudah terealisasi jika lahan yang digunakan milik Pemprov DKI. Proyek tersebut baru terlaksana di Petogogan, Kebayoran Baru, yang diresmikan pada 2014.

Proyek pembangunan kampung deret di wilayah tersebut dapat terwujud karena dilakukan di lahan milik negara. Sedangkan untuk wilayah lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan tidak memberikan izin.

"Lahan-lahan itu kan milik negara. Kampung deret Petogogan diperiksa. BPK tidak memberikan izin untuk dibangunnya kampung deret lain. Ya, mungkin karena tidak sesuai dengan peruntukan, jadi money follow function itu. Kira-kira begitu, BPK mengatakan, ya mungkin itu terus tidak dilanjutkan," ujar Sumarsono.

Tidak dilanjutkannya proyek kampung deret di beberapa wilayah di Jakarta membuat Pemprov DKI harus membangun rumah susun sebagai konsekuensi.

"Ya itu konsekuensi. Nggak ada kampung deret, dibangun kampung atas atau berarti rumah susun. Sama juga fungsinya, memberikan hunian yang layak buat warga," pungkasnya. (nkn/nkn)