Lembaga tersebut mulai resmi berdiri hari ini, Rabu (11/1/2017). Lembaga dikomandoi oleh Prof Asep Muchtadi, yang juga guru besar ilmu komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung.
Lembaga baru tersebut akan merumuskan gagasan dan arah ideologi dengan menggali nilai-nilai Pancasila di Purwakarta yang berasal dari nilai budaya Sunda. Lembaga tersebut akan bersifat independen, yang berada langsung di bawah Pemkab Purwakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Indonesia ini sebenarnya tenang-tenang saja. Yang ribut hanya di media sosial dan mereka yang hidup dari media sosial. Sementara sawah tidak diurus, kebun tidak diurus, tapi sekalinya kita gagal panen cabai pada teriak semua," ujar Dedi saat meresmikan Pancasila Institut sekaligus membuka Diskusi Umum Institut Pancasila bertajuk 'Menata Kembali Hidup Ber-Pancasila Sebagai Ideologi yang Berbasis Alam dan Kebudayaan' di Aula Janaka Pemkab Purwakarta.
Masyarakat, lanjut Dedi, kini lupa bahwa pada dasarnya Pancasila merupakan kearifan lokal yang bisa menjadi kekuatan negara. Sedangkan saat ini kebanyakan kearifan lokal hanya dipahami dalam konteks kebudayaan, seperti tari-tarian.
Tidak hanya itu, bergesernya pola kehidupan seiring dengan perkembangan teknologi dalam bentuk gadget pun saat ini malah berdampak buruk pada pendidikan anak-anak. Sehingga beberapa anak mengalami ketergantungan pada gadget.
"Sehingga hari ini kita bikin Pancasila Institut. Kita buat Pancasila dalam pedoman kebudayaan dan kearifan alam sehingga energi Pancasila akan hidup dan menghidupkan. Tidak hanya ajaran dasar ideologi, tapi lebih pada aplikasi," tuturnya.
Prof Asep Muchtadi mengatakan, dalam kurun waktu setengah bulan ini pihaknya akan menyusun tim untuk membuat konten dan metodologi yang akan diberikan saat sosialisasi. Untuk sementara lembaga baru tersebut akan melakukan 'penataran' terhadap aparat pemerintahan hingga ke jenjang ketua RT dan RW.
"Setelah itu berjalan, nanti kita harus memikirkan alat kontrol," tukas Asep.
Pemkab Purwakarta sebelumnya meluncurkan program Sekolah Ideologi Pancasila dan Kurikulum Ideologi Kebangsaan Pancasila dan Toleransi. Kini Pemkab Purwakarta membentuk Lembaga Pancasila Institut. Program tersebut mendapat dukungan dari Mabes TNI.
Penilaian Kenaikan Jabatan Pegawai
Lembaga Pancasila Institut akan dilibatkan dalam penentuan kenaikan jabatan pegawai. Para ketua RT dan RW pun juga diikutsertakan dalam program ini.
"Gaji ketua RT kan tahun ini naik jadi Rp 750 ribu dan RW naik jadi Rp 800 ribu. Jadi harus memiliki kualitas dan kapasitas dalam membina masyarakat melalui ideologi ini," kata Dedi.
Tidak hanya itu nantinya organisasi perangkat desa (OPD) yang berhasil mengaplikasikan Pancasila dalam pelayanan, efisiensi, hingga bermanfaat bagi masyarakat luas akan diberi sertifikasi khusus.
Dedi menjelaskan, nantinya Pancasila Institut tidak akan memberi arahan dalam bentuk penataran atau doktrin. Namun lebih pada pedoman hidup berbudaya dan kearifan alam.
"Kita orang Sunda, maka dengan berperilaku dalam budaya Sunda yang baik maka kita sudah ber-Pancasila yang baik pula," ungkapnya.
Ketua Pancasila Insitut Purwakarta, Prof Asep Muchtadi membeberkan, untuk penentuan kenaikan jabatan, hal tersebut akan dikaji lebih mendalam agar tidak berbenturan dengan peraturan yang ada.
"Saya harus pelajari dulu. Kalau mau jadi standarisasi harus ada bakunya. Nanti kalau sudah baku baru kita kemas dalam nuansa Pancasila berdasarkan budaya dan kearifan lokal," ucap Asep.
(nwy/ega)











































