"Di 2017, kami akan menggelar 27 kali operasi. Jadi bukan secara berurutan dalam periode masing-masing, tapi secara sporadis pada satu periode," kata Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Arie Soedewo saat berbincang dengan detikcom di Kompleks Trans Media, Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2017).
Rencana operasi besar keamanan laut itu dilatarbelakangi terjadinya peningkatan pelanggaran di wilayah laut Indonesia pada 2016. Bakamla mencatat ada peningkatan pelanggaran keamanan laut dari sebelumnya 15 kasus pada 2015 menjadi 87 kasus pada 2016. Dari 87 kasus, 38 kasus di antaranya merupakan penangkapan ikan secara ilegal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita dituntut untuk selalu hadir sesering mungkin, baik dari unsur pertahanan maupun dari unsur keamanan. Satu periode itu barat, timur, dan tengah. Itu semua ter-cover dengan minimal 10 atau 15 dari berbagai instansi, itu kita operasikan," tutur Arie.
Arie menuturkan, patroli harian keamanan laut tetap berjalan di beberapa lokasi yang dinilai rawan pelanggaran. Di bagian barat, Kepulauan Riau dinilai paling rawan penyelundupan barang ilegal, sementara illegal fishing masih sering terjadi di wilayah Natuna.
"Kita sebagai negara kepulauan dari Aceh sampai Papua. Jayapura sampai ke barat, nah di situ tantangan lebih besar patrolinya," ucap Arie.
"Yang banyak illegal fishing, illegal migrant, kapal ilegal. Itu sudah kita petakan di mana titik kerawanan. Di Kepulauan Riau, misalnya, itu kan rawan penyelundupan karena tetangga lebih dekat, jauh dari pusat," imbuhnya. (azf/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini