DPRD DKI: Selain Naik Kereta Wisata, Plt Perlu Naik Truk Sampah

Jakarta - Wakil rakyat Jakarta dari Partai Gerindra tak mempermasalahkan langkah pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono (Soni), yang hendak membawa pejabat untuk mengikuti rapat sekaligus rekreasi ke Yogyakarta. Namun ada saran, sebaiknya mereka juga mengunjungi tempat nonrekreasi.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif menilai langkah Plt Gubernur mengajak rapat para pejabat DKI di kereta wisata yang menuju Yogyakarta itu sebagai gebrakan yang luar biasa. Ini memang perlu didukung.

"Pak Plt ini orangnya hebat, bagus, dan visioner. Gubernur kita ini harus pandai melakukan gebrakan-gebrakan dan terobosan," kata Syarif saat berbincang dengan detikcom, Senin (9/1/2017).

(Baca juga: Raker Pemprov DKI di Kereta Wisata Bayar Rp 7 Juta, Ini Uraiannya)

Namun, selain pergi ke tempat-tempat indah dengan kereta wisata, sebaiknya para pejabat diajak Soni mengunjungi tempat-tempat yang membutuhkan perhatian. Dia menyebut Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, sebagai tempat yang perlu dikunjungi Soni dan pejabat Pemprov DKI.

"Sekali-sekali pejabat memang perlu diajak ke tempat-tempat yang menjadi perhatian. Bahkan saya juga ingin Plt dan Dinas Kebersihan diajak naik truk bareng ke Bantargebang," kata Syarif.

Foto: Ibnu Hariyanto-detikcom Ilustrasi suasana di TPST Bantargebang

Menurut Syarif, masalah sampah ini harus menjadi perhatian serius pejabat Pemprov DKI. Soal saran agar Soni naik truk sampah ke Bantargebang, Syarif tidak bercanda.

"Kalau Plt minta ditemani, saya mau menemani dia naik truk sampah ke Bantargebang. Selama ini belum ada pejabat yang mau naik truk sampah," kata Syarif.

Penataan sampah di DKI, menurut Syarif, sudah bertahun-tahun tidak diselesaikan dengan baik. Pengangkutan sampah dari Jakarta ke Bantargebang ternyata juga menemui kendala, dari masalah truk sampah sampai kondisi lingkungan di kawasan Bantargebang itu sendiri.

"Maka jalan-jalanlah wisata kebersihan ke Bantargebang," kata dia.

(Baca juga: Pemprov DKI Sewa 4 Gerbong Kereta Wisata untuk Rapat SKPD)

Dia lantas bercerita bahwa pada zaman Gubernur Fauzi Bowo, ada kegiatan Minggu Pagi, yang diisi dengan kegiatan lurah mengontrol tempat pembuangan sampah (TPS) di lingkungannya. Lewat kegiatan ini, lurah memastikan sampah-sampah sudah diangkut truk dan tak ada tumpukan sampah di wilayahnya. Namun saat ini kegiatan seperti itu sudah tak ada lagi.

Foto: Grandyos Zafna Ilustrasi PPSU sedang bekerja

"Sekarang sudah tidak jalan lagi, karena pekerjaan seperti ini sudah dilimpahkan ke PPSU. Semangat kegotongroyongan sudah berkurang sejak ada PPSU. Padahal PPSU itu tugasnya menangani permukiman," kata dia.

Syarif mengambil contoh ada penumpukan sampah di TPS kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Hal itu tidak bisa ditangani PPSU sendiri, namun perlu ada partisipasi masyarakat yang harus sadar akan pengelolaan lingkungan.

"Dan kondisi setahun belakangan ini, hubungan Gubernur dengan RT dan RW kan renggang. Kalau dulu ada iuran pengelolaan sampah, lalu kemudian diomeli oleh Ahok (Basuki T Purnama) agar jangan kutip-kutip dan palak-palak. Memang ada, tapi jangan digeneralisir, karena partisipasi publik ini penting," tutur Syarif. (dnu/tor)