Plt Gubernur DKI Ingin Trotoar di Tanah Abang Bersih dari PKL

Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyampaikan pesan kepada Kepala Satpol PP Jupan Royter. Sumarsono ingin penertiban trotoar terus dilakukan, terutama di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Saya titip beberapa hal pekerjaan, mengenai pelayanan publik. Pertama, Pak Jupan. Untuk tidak henti-hentinya menertibkan PKL (pedagang kaki lima). Terutama konsentrasi di Tanah Abang dan trotoar supaya tidak dipakai, tidak disalahgunakan," kata Sumarsono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2017).

Sumarsono, yang juga akrab disapa Soni, mengatakan penertiban ini dapat melibatkan Dinas Bina Marga dan pihak kota madya setempat. Namun ia berpesan, tindakan persuasif harus didahulukan.

"Penertiban harus jalan terus. Tapi tetap dengan koridor peraturan. Diberikan pembinaan dulu, lalu kemudian dibantu wali kota setempat," ujar Sumarsono, yang juga menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya pelebaran trotoar. Langkah selanjutnya adalah memberikan sosialisasi kepada para pengguna.

Sehingga diharapkan nantinya ada perubahan sikap dan perilaku para pengguna. Menurutnya, hal itu harus dibarengi dengan pengawasan terhadap para pedagang agar tidak membuka lapak di trotoar.

"Dalam hal ini sosialisasi masyarakat tetap penting untuk diikuti perubahan sikap dan perilaku dari para pengguna. Sekaligus pengawasannya," ujar Sumarsono.

"Jadi ini kan transisi, baru selesai pelebaran. Mereka merasa nyaman karena untuk dagang kan enak, lebar. Ya kan tidak becek, itu feeling mereka," tambahnya.

Sumarsono pun berencana melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan agar tidak terjadi kesemrawutan.

"Saya kira untuk setahun ini, ketika trotoar dilebarkan harus dilakukan, saya kira sengaja berkunjung ke lapangan untuk melihat kasus-kasus PKL yang menempati trotoar-trotoar besar maupun tempat yang tidak diperbolehkan berdagang. Sehingga tidak menjadi semrawut," ungkapnya.

Sumarsono mengaku seharusnya inspeksi mendadak itu dilakukan pada hari ini. Hanya saja, karena dirinya harus menggelar rapat pimpinan dan memberikan arahan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), hal ini urung dilakukan.

Tapi, lanjutnya, dengan begitu, ia dapat meminta para pimpinan bekerja cepat, sehingga penertiban itu dapat dilakukan dalam waktu dekat. (jbr/idh)