KPK: Perma soal Korporasi Penting untuk Pemberantasan Korupsi

KPK: Perma soal Korporasi Penting untuk Pemberantasan Korupsi

Jabbar Ramdhani - detikNews
Rabu, 28 Des 2016 20:17 WIB
Gedung KPK (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyatakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang tindak pidana korporasi telah diajukan ke Kemenkum HAM. Menanggapi hal ini, KPK menyebut Perma itu penting untuk pemberantasan korupsi.

"KPK berterima kasih pada MA. Perma itu penting untuk pemberantasan korupsi. Tidak hanya untuk KPK, tapi juga untuk kejaksaan dan kepolisian," ujar Febri di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2016).

(Baca juga: Terlibat Korupsi, Aset Korporasi Bisa Dirampas Negara)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Febri mengatakan Perma tersebut menjadi standar bagi penegak hukum dan hakim di pengadilan terkait penanganan indikasi pidana korporasi. Melalui Perma ini, menurut Febri, penegak hukum dapat melihat lebih detail soal siapa pihak terlibat dalam indikasi pidana tersebut.

"(Adanya Perma) Akan dapat melihat lebih jauh apakah perbuatan orang per orang atau korporasinya yang ingin menyuap, menguntungkan orang atau yang lain? Dan pertanyaan yang lebih mendasar, apakah korporasi diuntungkan dari kejahatan tersebut? Dari sana menentukan apakah orang saja yang diproses atau korporasi juga," papar Febri.

Namun, Febri menyebut KPK belum dapat menyampaikan korporasi mana yang akan dibidik dengan sahnya Perma ini.

"Sejumlah perkara yang infonya cukup akan kita dalami," ujar Febri.

Di waktu depan, Febri mengatakan akan ada kewajiban korporasi untuk membentuk lingkungan pengendalian internal. Hal ini dilakukan agar ada mekanisme pencegahan korupsi di dalam sebuah perusahaan.

Mekanisme ini, lanjut Febri, diharapkan akan dapat memunculkan iklim bisnis yang sehat. Menurutnya, hal ini tidak kalah penting dari pemberantasan korupsi dengan menangkap pelaku korupsi.

"Ke depan kalau sudah berjalan beriringan akan berimbas pada iklim bisnis yang sehat. Pemberantasan korupsi bukan lagi menangkap orang tapi pengembalian keuangan negara dan membentuk lingkungan bisnis yang sehat dan pengembangan ekonomi ini yang penting," tutur Febri. (jbr/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads