BPS Akan Siapkan Data Indeks Risiko Terorisme untuk BNPT

BPS Akan Siapkan Data Indeks Risiko Terorisme untuk BNPT

Galang Aji Putro - detikNews
Selasa, 27 Des 2016 12:16 WIB
BPS Akan Siapkan Data Indeks Risiko Terorisme untuk BNPT
Foto: Galang Aji Putro/detikcom
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerja sama itu berupa penandatanganan nota kesepahaman mengenai penyediaan dan pemanfaatan informasi statistik guna menanggulangi terorisme.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dihadiri Kepala BNPT Komjen (Pol) Suhardi Alius, Kepala BPS Suhariyanto, serta jajaran kedua belah pihak di Hotel Sultan, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).

BNPT berupaya mengantisipasi terorisme dari tingkat daerah. BNPT berinisiatif menghitung data risiko terorisme secara kuantitatif. "Kami ingin fokus melihat indeks risiko terorisme hingga tingkat kabupaten dan kotamadya," ujar Kepala BNPT Komjen (Pol) Suhardi Alius.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Suhardi menyebutkan, untuk menginventarisasi data, diperlukan bantuan data milik BPS guna mengukur indeks risiko terorisme. Hal itu bertujuan agar penanggulangan terorisme bisa terintegrasi.

"Semoga kerja sama ini menjadi langkah yang terstruktur dan sistematis. Kita ingin menanggulangi terorisme secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Data yang diperlukan itu yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menurut BPS berkaitan dengan indeks terorisme global. Nanti, indeks global itu kita kombinasikan dengan situasi di Indonesia," tambahnya.

Sementara itu, Suhariyanto menyorot penyebab terorisme yang sifatnya multidimensi. Kondisi sosial masyarakat yang timpang menjadi faktor timbulnya terorisme.

"Kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia itu timpang sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi calon pelaku terorisme," ucap Suhariyanto.

BPS akan menggunakan data yang mereka miliki guna membantu BNPT, termasuk instrumen internasional berupa indeks global terorisme.

"Kita gunakan data yang kita miliki. Kita punya data sosial ekonomi, data modal sosial, indeks demokrasi Indonesia, dan sebagainya. Kalau tidak cukup, kita akan survei khusus untuk menyusun indeks risiko terorisme," jelas Suhariyanto. (bag/bag)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads