Selasa 27 Desember 2016, 11:18 WIB
Heli AW 101 Bukan untuk Kepresidenan, TNI AU: Ini untuk Militer dan SAR
Foto: www.rotorblur.co.uk
FOKUS BERITA:
Skandal Heli AW 101
Jakarta -
Pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 awalnya ditujukan untuk kepentingan kepresidenan. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolaknya karena merasa saat itu heli yang dipakainya, yaitu Super Puma, masih laik.
TNI Angkatan Udara (AU) yang mengajukan pembelian heli itu lalu merevisinya untuk kepentingan militer dan diajukan kembali. Menurut Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) Jemi Trisonjaya, anggaran untuk pembelian heli itu sudah turun sehingga tidak ada masalah lagi yang harus diperdebatkan.
(Baca juga: Jokowi Tolak Rencana Pembelian Helikopter VVIP oleh TNI AU)
"Lo kita kan menunda membeli pesawat VVIP (very very importan person). Nah, kita kan revisi kebutuhannya itu untuk membeli pesawat militer. Nah, militer sudah kita ajukan ke Kemenhan (Kementerian Pertahanan), makanya prosedur itu sudah kita lewati kemudian kenapa bintang dicabut dan itu sudah pasti penggunaannya pesawat itu," ucap Jemi saat berbincang dengan detikcom, Selasa (27/12/2016).
"Kebutuhan heli ini juga multifungsi, bisa untuk SAR, untuk angkut berat, untuk evakuasi, untuk rumah sakit mobile, begitu, kan? Jadi penggunaannya itu memang kita butuhkan untuk Angkatan Udara, yang selama ini kita melaksanakan SAR itu dengan pesawat-pesawat yang sangat terbatas," sambung Jemi.
Kemudian, Jemi juga mengatakan bahwa pengajuan anggaran pembelian heli itu untuk tahun ini. Dengan demikian, menurut Jemi, pada tahun ini pembelian heli itu harus segera diproses.
(Baca juga: TNI AU: Pembelian Helikopter AW101 Kepentingan Kami, Bukan Presiden)
"Itu sebenarnya pengajuannya dari tahun 2015 ya, prosesnya gitu. Kemudian keluarnya tahun 2016. Anggaran ini kan harus dalam tahun anggaran sehingga dalam tahun ini harus segera diproses," ucap Jemi.
Pada 23 Oktober 2015, saat itu Marsma Dwi Badarmanto, yang menjabat sebagai Kadispen TNI AU, menyampaikan tentang peremajaan helikopter kepresidenan yang sudah diusulkan sejak lama dan pengadaannya masuk dalam rencana strategis (renstra) II TNI AU tahun 2015-2019. Dalam renstra, pilihan TNI AU untuk mengganti Super Puma yang diproduksi tahun 1980 itu jatuh pada AW 101. Heli tersebut tidak spesifik diperuntukkan bagi Presiden Jokowi, namun juga bagi pejabat VVIP, termasuk wakil presiden dan tamu kenegaraan.
Alasan TNI AU memilih AW 101 adalah heli tersebut dinilai yang paling mumpuni untuk menunjang kepentingan VVIP. Heli yang akan dibeli TNI AU ini disebut Dwi juga antipeluru. Selain itu, heli baru untuk VVIP tersebut juga dilengkapi dengan bantalan udara yang dapat mengembang seperti kantong udara jika terjadi benturan.
AW 101 dipilih juga karena dapat dipasangi pelampung sehingga heli dapat mendarat dan mengapung di perairan dalam keadaan darurat. Pelat-pelat baja tahan peluru pada heli ini juga bisa dipasangkan pada helikopter lain sesuai keperluan.
(dhn/fjp)
TNI Angkatan Udara (AU) yang mengajukan pembelian heli itu lalu merevisinya untuk kepentingan militer dan diajukan kembali. Menurut Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) Jemi Trisonjaya, anggaran untuk pembelian heli itu sudah turun sehingga tidak ada masalah lagi yang harus diperdebatkan.
(Baca juga: Jokowi Tolak Rencana Pembelian Helikopter VVIP oleh TNI AU)
"Kebutuhan heli ini juga multifungsi, bisa untuk SAR, untuk angkut berat, untuk evakuasi, untuk rumah sakit mobile, begitu, kan? Jadi penggunaannya itu memang kita butuhkan untuk Angkatan Udara, yang selama ini kita melaksanakan SAR itu dengan pesawat-pesawat yang sangat terbatas," sambung Jemi.
Kemudian, Jemi juga mengatakan bahwa pengajuan anggaran pembelian heli itu untuk tahun ini. Dengan demikian, menurut Jemi, pada tahun ini pembelian heli itu harus segera diproses.
(Baca juga: TNI AU: Pembelian Helikopter AW101 Kepentingan Kami, Bukan Presiden)
"Itu sebenarnya pengajuannya dari tahun 2015 ya, prosesnya gitu. Kemudian keluarnya tahun 2016. Anggaran ini kan harus dalam tahun anggaran sehingga dalam tahun ini harus segera diproses," ucap Jemi.
Pada 23 Oktober 2015, saat itu Marsma Dwi Badarmanto, yang menjabat sebagai Kadispen TNI AU, menyampaikan tentang peremajaan helikopter kepresidenan yang sudah diusulkan sejak lama dan pengadaannya masuk dalam rencana strategis (renstra) II TNI AU tahun 2015-2019. Dalam renstra, pilihan TNI AU untuk mengganti Super Puma yang diproduksi tahun 1980 itu jatuh pada AW 101. Heli tersebut tidak spesifik diperuntukkan bagi Presiden Jokowi, namun juga bagi pejabat VVIP, termasuk wakil presiden dan tamu kenegaraan.
Alasan TNI AU memilih AW 101 adalah heli tersebut dinilai yang paling mumpuni untuk menunjang kepentingan VVIP. Heli yang akan dibeli TNI AU ini disebut Dwi juga antipeluru. Selain itu, heli baru untuk VVIP tersebut juga dilengkapi dengan bantalan udara yang dapat mengembang seperti kantong udara jika terjadi benturan.
AW 101 dipilih juga karena dapat dipasangi pelampung sehingga heli dapat mendarat dan mengapung di perairan dalam keadaan darurat. Pelat-pelat baja tahan peluru pada heli ini juga bisa dipasangkan pada helikopter lain sesuai keperluan.
(dhn/fjp)
