.webp)
"Bisa enggak mastiin media sosial itu masuk ke mana saja, bisa enggak? Dia ke mana saja, jadi artinya tinggal bagaimana tingkat keterpengaruhan masing-masing. Dia kan sudah punya jaringan yang sudah radikal, dia tentu lebih cepat, tapi kita tidak bisa melihat satu-satu semua," kata Suhardi saat dihubungi detikcom, Kamis (22/12).
Suhardi menuturkan, kelompok teroris jaringan Bahrun Naim masih terus melakukan rekrutmen melalui media sosial. Tidak hanya menguatkan jaringan yang sudah ada, tapi juga untuk merekrut anggota baru. Salah satunya yaitu eks tenaga kerja wanita di luar negeri yang disasar supaya masuk ke jaringan mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dia lewat gerbang, jelas ada penjaganya, kalau ini kan enggak, ruang-ruang kita, ruang-ruang keluarga kita masuk semua, lewat gadget, smartphone. Kemenkominfo pun situs-situs diblok bisa, tapi dia (pelaku) buat akun baru," sambungnya.
Jadi, kata Suhardi, yang harus dipersiapkan adalah bagaimana masyarakat tidak mudah terpengaruh dan itu membutuhkan langkah-langkah yang terstruktur, sistematis, serta butuh waktu.
"Maksud saya, ke depan bagaimana kita mengidentifikasi, BNPT kan mengidentifikasi potensi-potensi kelompok itu, sekarang biarkan Densus 88 bekerja, masih ada enggak jaringan seperti itu. Kita berharap tentunya jelang pergantian tahun ini berjalan dengan lancar, damai. Ini antisipasi yang luar biasa dari Densus, kami pun BNPT cuma menerima laporan dari Densus, karena kan untuk masalah penindakan kita bertumpu sama mereka, kita kan program deradikalisasi," ujarnya.
Suhardi menjelaskan, saluran penyebaran ideologi radikal paling banyak melalui media sosial. Karena itu, BNPT sedang mengembangkan bagaimana untuk mengantisipasi penyebarannya di medsos, salah satunya dengan membentuk 'pasukan' media sosial.
"Saya kumpulkan para netizen, saya latih, dari sekian ratus itu, dapat 60 orang itu memberikan suatu program baru untuk anak-anak untuk counter dan agar jangan terpengaruh. Kalau bahasa kita enggak diterima anak-anak sekarang. Kalau seumuran mereka, dia punya gaya bahasa sendiri. Itu yang saya kembangkan," tuturnya.
Menurut Suhardi, yang utama dalam mencegah penyebaran ideologi radikal adalah melalui pendidikan. Sebab, pencegahan harus disiapkan sejak dini agar masyarakat tidak terlalu rentan terpengaruh.
"Dulu namanya pembelajaran kurikulum, itu ada semuanya, buku yang di atas kita juga masih kita gunakan, sekarang lihat programnya berganti-ganti, pelajaran yang inti untuk bagaimana menanamkan jiwa kebangsaan tak ada lagi. Kita berharap banyak dari situ," ujarnya.
"Sekarang bagus Presiden sudah mengeluarkan lembaga untuk masalah kebhinnekaan, sudah ada instruksi kurikulum itu mana yang diserahkan ke otonomi daerah, contohnya masalah etika, pendidikan moral Pancasila, tentunya dengan metode-metode yang disesuaikan dengan sekarang," tambahnya.
Selain itu, menurut Suhardi, anak-anak mantan teroris juga harus disentuh. Jika tidak, mereka berpotensi menjadi teroris baru. Salah satunya yaitu dengan pembangunan masjid dan Pondok Pesantren Al-Hidayah di Deliserdang, Sumatera Utara.
"Mereka kan harus disentuh, kalau enggak disentuh, dia akan jadi teroris baru. Sekarang di samping dia mengaji, dikasih pelajaran kebangsaan, mencintai tanah airnya, dia akan jadi bibit-bibit yang baik. Kalau dilepas, dimarginalkan, ini akan lebih jauh lagi," tuturnya.
Tidak hanya itu, kata Suhardi, penerimaan masyarakat terhadap eks pelaku teror juga penting. Ketika mantan teroris keluar dari lapas usai menjalani hukuman, penerimaan masyarakat juga menentukan kualitas mereka untuk kembali atau tidak ke jaringan teroris.
"Contoh Juhanda yang Samarinda itu, dia sudah dapat program deradikalisasi di lapas. Begitu dia keluar, keluarganya enggak mau menerima lagi. Anak-istrinya tak terima lagi, apa yang dipikirkan lagi coba, hanya terpikirkan kembali ke saluran semula," ujarnya.
"Jadi artinya kita didik masyarakat kita bagaimana mengemas itu semua. Makanya saya create kerja sama dengan seluruh kementerian itu, ada 25 kementerian supaya ambil peran," sambungnya. (idh/tor)
