KPK Minta Calon dari Dinasti Politik Tak Dipilih, ini Kata Jubir Wahidin-Andika

Jakarta - KPK meminta masyarakat tak memilih calon kepala daerah yang terkait dinasti politik di Pilkada 2017, termasuk di Pilgub Banten. Juru bicara pasangan nomor urut 1 di Pilkada Banten, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy, Jazuli Abdillah menilai KPK tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau mengajak orang untuk memilih di Pilkada.

Menurutnya, KPK juga telah salah besar dan telah menyesatkan jika membanding-bandingkan politik dinasti di Cimahi yang dibangun oleh keluarga Atty Suharti dan dinasti yang dibangun oleh Atut Chosiyah di Banten.

"Bukan kapasitas dan wewenang pimpinan KPK mengajak atau menolak orang untuk memilih di Pilkada. Salah besar bahkan menyesatkan bila ada yang dibandingkan Andika dengan Atty," kata Jazuli Abdillah melalui pesan kepada detikcom, Kamis (15/12/2016).

Baca Juga: Pimpinan KPK: Jangan Pilih Calon Kepala Daerah dari Dinasti Politik

Selain itu, tambah Jazuli, lembaga anti rasuah tersebut tidak tahu dan tidak paham bahwa Andika Hazrumy adalah calon wakil kepala daerah dengan segala keterbatasaan dan kewenangannya sebagaimana diatur oleh undang-undang. Karena yang menjadi gubernurnya adalah Wahidin Halim yang menurut Jazuli sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Calon gubernurnya itu adalah sosok WH yang sudah teruji dan terbukti antikorupsi selama 10 tahun jadi walikota, sebagai satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang telah memperoleh penghargaan terbaik bidang tata kelola keuangan selama 8 kali berturut-turut dari BPK RI," ujar Jazuli.

Dalam menafsirkan ungkapan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, tambah Jazuli, jika menggunakan pikiran sehat dan jernih yang dimaksud olehnya adalah calon kepala daerah. KPK tidak menyebut sama sekali calon wakil kepala daerah agar tidak dipilih karena dinasti politik.

"Yang dimaksud pimpinan KPK adalah calon kepala daerah, bukan calon wakil kepala daerah. Dan kalau contohnya kasus korupsi Walikota Cimahi, Atty, sangat terang benderang Atty adalah kepala daerah. Bukan wakil kepala daerah," kata Jazuli.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016), membuat pernyataan tegas dan meminta agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik. Pernyataan seperti ini juga pernah disampaikan sebelumnya oleh Ketua KPK Agus Rahardjo yang meminta agar masyarakat berhati-hati dengan dinasti-dinasti politik yang ada di daerah.

Berikut petikan wawancara wartawan dengan Alexander soal politik dinasti:

Wartawan: Kasus Wali Kota Cimahi ini kan dinasti politik, suaminya sudah 12 tahun memimpin…

Alexander: Makanya jangan dipilih itu kepala-kepala daerah yang dari dinasti politik

Wartawan: Anak Ratu Atut ikut pilkada Banten, Pak….

Alexander: Jangan dipilih. Maju sih boleh aja kalau KPU meloloskan sebagai calon, tapi sebagai masyarakat jangan dipilihlah.

(bri/imk)