Pergantian Ketua DPR dari Akom ke Setnov Bisa Ganggu Program Kerja

Pergantian Ketua DPR dari Akom ke Setnov Bisa Ganggu Program Kerja

Rini Friastuti - detikNews
Selasa, 22 Nov 2016 07:55 WIB
Pergantian Ketua DPR dari Akom ke Setnov Bisa Ganggu Program Kerja
Foto: Jabbar Ramdhani/detikcom
Jakarta - Partai Golkar kembali mengajukan kembali Setya Novanto menjadi ketua DPR menggantikan Ade Komarudin. Bila terjadi pergantian, maka hal itu dapat membuat program kerja DPR menjadi terganggu.

"Pergantian secara berulang ini dari Setnov ke Akom lalu ke Setnov lagi tentu akan mengganggu program yang telah dirancang pada masa Akom, apalagi Akom baru saja dilantik Januari lalu dan belum genap setahun," ujar pengamat CSIS Arya Fernandes saat berbincang dengan detikcom, Selasa (22/11/2016).

Menurutnya, dengan adanya penujukkan Setnov menjadi ketua DPR lagi oleh Golkar, memunculkan kesan pergolakan di tubuh partai beringin tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini menunjukkan Setnov memegang kendali penuh atas Partai Golkar. Selain konstelasi yang berubah, hal ini menunjukkan kuatnya dukungan terhadap Setnov," ucapnya.

Selain manuver internal, Setnov juga sudah gencar melakukan pergerakan secara eksternal dengan mengunjungi Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri dan pimpinan partai koalisi lainnya. Manuver yang cukup lincah ini, menurut Arya, merupakan usaha Setnov untuk memperbaiki hubungan dan menjaga soliditas.

"Memang kita lihat tata tertib DPR dan di UU MD3, memang parpol itu dapat mengajukan usul pemberhentian salah satu pimpinan DPR. Parpol diberikan ruang untuk mengajukan pemberhentian dan dengan posisi dukungan dari parpol koalisi untuk Novanto pergantian tersebut bisa terjadi," jelas Arya.

Meski begitu ada satu catatan serius yang perlu disikapi Golkar sebelum melakukan pergantian pimpinan di DPR. Pergantian secara berulang dalam waktu yang relatif singkat dikhawatirkan dapat mengganggu program-program yang telah dirancang sebelumnya.

"Memang partai diberikan ruang, tapi mungkin juga bisa dipertimbangkan agar jabatan ketua DPR itu bisa fix, supaya program yang sudah dirancang oleh Akom tidak goyang lagi karena pergantian. Dan kalaupun ada pergantian, memang karena alasan-alasan misalnya melakukan tindak pidana, korupsi, bukan karena perubahan konstelasi di internal parpol," sambungnya.

Partai Golkar menggelar rapat pleno soal usulan Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR. Usulan yang sudah beberapa waktu ini berkembang tersebut kemudian disepakati di rapat pleno. (rni/rvk)


Berita Terkait