Ketua DPR: Gedung DPR Fasilitas Negara, Pendemo Tak Boleh Menginap

Jakarta - Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNF-MUI) yang menggelar demo 4 November besok berencana menginap di Gedung DPR/MPR di Senayan. Lantas bagaimana tanggapan Ketua DPR Ade Komarudin?

"Tidak boleh, ini kan fasilitas negara, untuk bekerja para anggota dewan," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2016).

Akom, sapaan Ade, menjelaskan Gedung DPR/MPR merupakan kantor anggota dewan. Sehingga ada mekanisme yang harus dipatuhi agar semuanya terkoordinasi dengan baik.

"Tapi ini tempat dewan yang bekerja, ya kita mungkin bisa kordinasikan tapi harus dilakukan kordinasi yang baik," jelasnya.

"Pimpinan demonya siapa, siapa yang bertanggung jawab. Kan kudu jelas. Sampai hari ini kita tidak tahu siapa pemimpin besar demonstrasi 4 November. Kan harus terkoordinasi dengan baik," sambungnya.

Baca Juga: Polda Metro: Massa Demo 4 November Akan Menginap di DPR

Meski melarang demonstran menginap di Gedung DPR/MPR dia akan berusaha mengkomunikasikannya dengan pimpinan dan dewan. Akom menawarkan bangunan masjid yang ada di kompleks parlemen untuk digunakan.

"Tetapi kita tentu jika ada permohonan bisa kita komunikasikan dengan baik, kita bicarakan dengan pimpinan dewan yang lain," ujarnya.

"Kita bicarakan dengan sekjen, bagaimana jalan keluarnya untuk mengatisipasi hal itu. Bisa saja kita ada masjid, bisa menampung sebagian demonstran jika ingin menggunakan fasilitas itu," kata dia.

Baca Juga: Pimpinan DPR: Belum Ada Pemberitahuan Massa Demo 4 November akan Menginap

Hingga saat ini Akom mengaku belum menerima surat permohonan dari pihak yang ingin menginap di Gedung DPR/MPR. Dia pun meminta agar rencana para demonstran itu berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Sampai saat ini saya belom menerima permohonanan, sebaiknya semuanya diatur melalui mekanisme yang berlaku. Saya mendengar mereka juga mau menggunakan fasilitas Masjid Istiqlal. Asalkan terkoordinasi dengan baik, buat saya tidak ada masalah," kata dia.

Sebelumnya diberitakan demo yang akan berlangsung pada Jumat (4/11) mendatang dikomandoi oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Ketua GNPF-MUI, KH Bachtiar Nasir menyatakan setidaknya ada 200.000 orang yang akan mengikuti unjuk rasa ini.

Demo akan dimulai dengan salat Jumat di Masjid Istiqlal dan menyampaikan aspirasinya di depan Istana Negara. Menurut Panglima lapangan aksi, Munarman, demo juga akan menuju Gedung DPR/MPR.

"Kita juga menginap di gedung DPR/MPR. Pihak polisi sudah berjanji, kalau ada keributan, keamanan kita yang bertindak terlebih dahulu," kata Munarman di lokasi yang sama.

(ams/imk)