Agus Rahardjo: Saat Saya di LKPP, Tak Ada Saran yang Dipatuhi Proyek e-KTP

Jakarta - Agus Rahardjo menegaskan saran dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) dalam proyek e-KTP tidak ada yang diikuti oleh panitia pengadaannya. Alhasil, proyek yang menelan biaya Rp 6 triliun itu diduga berbau korupsi dan saat ini tengah disidik KPK.

"Seingat saya ada beberapa saran dari LKPP. Saran LKPP tidak diikuti," kata Agus saat dihubungi, Jumat (21/10/2016).

Sebelumnya mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku pernah melakukan presentasi terkait proyek e-KTP itu di KPK. Saat itu, KPK meminta agar Gamawan mengajak LKPP untuk ikut mendampingi proyek itu.

Saat itu, LKPP dipimpin oleh Agus Rahardjo yang saat ini telah menjadi Ketua KPK. Namun Agus menyebut bahwa saran dari LKPP tidak diikuti sehingga LKPP menarik diri dari pendampingan proyek tersebut.

"Karena itu LKPP mundur, tidak mau mendampingi. Tidak ada saran yang diikuti atau dipatuhi," tegas Agus.

Agus menyebut ada beberapa saran yang diberikan yaitu tentang tender yang harus menggunakan e-procurement dan pekerjaan dipecah menjadi beberapa paket. Paket-paket itu meliputi pembuat sistem sebagai integrator, paket kartu dan chip, paket PC, paket kamera, paket finger print identification, paket pembaca retina, dan lain-lain.

"Sehingga setiap barang bisa dikompetisikan dengan sangat baik. Integrator harus betul perusahaan yang kompeten. Karena dia yang awasi spec dari setiap barang pendukung, waktu delivery, dan lain-lain," jelas Agus.

"Tolong di-cross check juga ke Pak Setyo Budi, salah satu direktur LKPP. Walaupun kasus ini sudah dinaikkan ke penyidikan sebelum saya di KPK," kata Agus menambahkan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 2 orang tersangka yaitu eks Dirjen Dukcapil, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, Sugiharto.

Saat proyek itu, Irman juga menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran. Sedangkan, Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen. (dhn/Hbb)