.webp)
Djan Faridz telah mengajukan permohonan SK kepengurusan PPP kubunya ke Kemenkum HAM. Menkum HAM Yasonna Laoly pun tengah mengkaji serius permohonan ini.
Jika Menkum HAM kemudian mengesahkan SK kepengurusan PPP kubu Djan Faridz, maka berkas pencalonan Agus-Sylvi pun akan gagal demi hukum sehingga pasangan ini tak bisa meneruskan pencalonan di Pilgub DKI lantaran kurangnya syarat pencalonan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Agus ini fenomena politik luar biasa. Pertama secara track record dia berbeda dari dua kandidat lainnya, yang kedua begitu masuk langsung elektabilitasnya cukup baik di berbagai survei antara 19-21%. Artinya kehadirannya mengancam dua kandidat lain, kemunculan new kid on the block ini berhasil menarik perhatian dan menjadi game change," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, kepada wartawan, Jumat (14/10/2016).
Karena dianggap sebagai ancaman yang nyata, menurut Rico, maka Agus jadi sasaran serangan. Salah satunya adalah manuver mencoba menggagalkan pencalonan Agus-Sylvi.
"Politik itu art of possibility, bisa saja ada yang ingin menggagalkan pencalonan dengan black campaign dan berbagai isu lain," katanya.
Kalau upaya ini terus dilakukan, masih menurut Rico, pertarungan Pilgub DKI menjadi tidak fair. Ia menyarankan semua elite menahan diri dari menggunakan cara-cara yang melukai demokrasi.
"Sudah cukup situasi panas karena isu SARA beberapa waktu lalu. Jangan disulut dengan kemarahan rakyat dengan sengaja mengganjal calon yang sudah punya tempat," sarannya.
Kini bola berada di Kemenkum HAM. Apakah Menkum HAM Yasonna Laoly yang kerap teken dan tarik SK kepengurusan parpol ini kali ini akan mendengar nasihat ini, atau menerbitkan SK yang kemungkinan bisa mengganjal Agus-Sylvi? (van/trw)
