Komisi I DPR: TNI Harus Fokus Dalam Tugas bukan Ingin Kembali ke Politik

Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo tiba-tiba mengungkit soal kemungkinan prajurit TNI kembali memiliki hak politik. Hal itu dia sampaikan di kantor Panglima TNI di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.

Menurut panglima, hak politik itu bukan untuk sekarang tapi kemungkinan 10 tahun lagi. (Baca juga: Panglima TNI: Mungkin
10 Tahun Lagi TNI Ikut Politik, Kalau Sekarang Belum Siap).

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pertahanan Meutya Viada Hafid menyayangkan pernyataan Jenderal Gatot tersebut. Dia berharap pernyataan itu hanya sekadar keseleo lidah bukan disengaja oleh Pannglima.

Komisi I DPR, kata Meutya, selalu mengingatkan agar TNI fokus untuk meningkatkan profesionalitas. TNI harus fokus sesuai fokus sesuai tugas dan fungsi menjaga, membela negara, tanah wilayah dan rakyat Indonesia.

Anggota Fraksi Partai Golongan Karya itu khawatir, pernyataan Jenderal Gatot bisa memicu keinginan TNI kembali kancah politik. "Saya khawatir ucapan-ucapan seperti itu dapat merangsang muncul kembalinya keinginan (TNI) untuk kembali terlibat juga dalam kancah politik," kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/10/2016).

Menurut Meutya di hari ulang tahun ke-71 yang jatuh hari ini TNI perlu fokus untuk persiapan pasukan, meningkatkan kesejahteraan prajurit, profesionalitas dan memperbarui alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mencapai minimum essential force.

"Kalau ada persiapan yang diperlukan oleh TNI saat ini, ya persiapan pasukan, kesejahteraan, profesionalitas, alutsista untuk mencapai minimum essential force. Bukan persiapan untuk kembali ikut berpolitik," kata Meutya. (erd/nwk)