Untuk itu beberapa survei sempat menampilkan elektabilitas Ahok yang menurun. Menurut pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubeidilah Badrun, penurunan elektabilitas tersebut rasional.
"Di dalam bulan-bulan terakhir ini ada sejumlah perilaku Ahok dengan citra negatif, kemampuan dia merangkul partai-partai, inkonsistensinya, dari independen ke partai membuat publik berfikir ternyata Ahok tidak sekonsisten yang dibayangkan. Kedua resitensi publik di Jakarta juga mulai meningkat, kelompok-kelompok organisasi keagamaan tidak hanya yang menolak, tapi juga kelompok nasionalis. Mereka meminta Mega tidak mencalonkan Ahok," kata Ubeidilah Badrun di acara 'Jakarta di Tangan Ahok' yang digelar oleh Indonesia Bergerak di Bakoel Koffie, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ubeidilah juga menambahkan, efektifnya seorang gubernur adalah ketika mendapat dukungan dari parlemen. Sementara parlemen di DKI saat ini dikuasai oleh PDIP dan Gerindra.
"Saya kira fakta politiknya, Ahok bukan kader PDIP, PDIP punya hak yang besar mencalonkan kadernya. Perspektif kita harus objektif, menempatkan Ahok sebagai warga negara," imbuh Ubeidilah.
Hingga saat ini, PDIP belum memutuskan mengusung calon di Pilkada DKI 2017. Namun, beberapa nama di kader banteng moncong putih tersebut sudah mulai santer terdengar akan dicalonkan, misalnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan juga Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. (yds/erd)











































