KLHK: Reklamasi Bisa Dilanjutkan Setelah Kewajiban Para Pengembang Dipenuhi

Wisnu Prasetiyo Adi Putra - detikNews
Selasa, 13 Sep 2016 22:43 WIB
Foto: Ilustrasi oleh Mindra Purnomo
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyetujui kelanjutan reklamasi di pantai utara Jakarta. Namun KLHK meminta para pengembang di pulau reklamasi lebih dulu menyelesaikan kewajibannya.

"Kalau semua kewajiban yang kita minta di dalam (rapat) itu dipenuhi sama dengan permintaan Menko (Maritim) itu, bisa kita selesaikan (keputusan melanjutkan reklamasi). Kita tunggu kewajibannya dahulu dijalankan," ujar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, San Afri Awang usai rapat tertutup di Kantor ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2016).

Kewajiban yang dimaksud San Afri Awang adalah hasil keputusan Komite Gabungan yang terdiri dari Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KLHK serta Pemerintah Provinsi DKI.

(Baca juga: Pemerintah Putuskan Reklamasi Pulau C, D dan N Diteruskan Tapi Harus Dibongkar)

Pada Kamis, 30 Juni 2016, Komite Gabungan memutuskan reklamasi di Pulau C, D dan N dapat diteruskan namun dengan lebih dulu membongkar bangunan awal. Keputusan ini diambil karena pengembang pada ketiga pulau reklamasi tersebut dinilai hanya mementingkan keuntungan semata dalam pembangunan tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan hidup.

Para pengembang pulau reklamasi, sambung San Afri Awang juga harus memperhatikan aspek lain dalam pembangunannya seperti sambungan kabel terkait listrik milik PLN serta lingkungan hidup.

"Itu syarat yang harus dipenuhi, yaitu desain teknologi (berkaitan dengan pemasangan) pipa dengan sirkulasi air. Kajian kemarin, ternyata itu bisa diatasi. Tanya PLN, termasuk pulau itu ujungnya dipotong untuk mempercepat arus. Dengan (pulau) itu dipotong, kecepatan air dan sirkulasi meningkat dan itu bisa ditolerir," jelasnya.

Persyaratan ini juga harus dipenuhi para pengembang di Pulau G yang diputuskan dapat dilanjutkan pembangunan reklamasinya. KLHK mengingatkan agar pengembang tetap memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bila dilakukan perubahan pada proyek Pulau G.

"Masalah lingkungan yang tak boleh diabaikan. Kajian-kajian lingkungan ini wajib semua. Jika ditemukan menyimpang, syarat diperbaiki kalau ditemukan hal yang menyimpang," sambung San Afri Awang.

(Baca juga: Hasil Pertemuan Luhut-Ahok: Reklamasi Lanjut, 12 Ribu Nelayan akan Dapat Rusun)

Keputusan melanjutkan reklamasi di pantai utara Jakarta dibahas dalam rapat tertutup di kantor Kementerian ESDM. Rapat dihadiri Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, perwakilan KKP dan KLHK.

(fdn/Hbb)