Pembentukan Korem Baru di Papua Perlu Dipertimbangkan Lagi

Jakarta - Solidaritas Nasional Untuk Papua (SNUP) mendesak pemerintah dan TNI untuk mempertimbangkan kembali dan membatalkan rencana pembentukan Korem baru di Papua. Selain itu, SNUP juga mendesak pemerintah mempertimbangkan kembali rencana penambahan Divisi III Kostrad.Hal itu disampaikan Koordinator SNUP Bonar Tigornaipospos dan Koordinator Harian SNUP Emmy Sahertian dalam konpers di Kantor YLBHI, Jl. Diponegoro, Jakarta, Selasa (29/3/2005). Rencananya, pembentukan Divisi III Kostrad akan ditempatkan di Sorong dengan penambahan personel sebanyak 12-15 ribu orang selama 2005-2009. Menurut SNUP, penegakan HAM dan penyelesaian konflik Papua akan terganggu dengan penempatan pasukan TNI secara besar-besaran. Berdasarkan UU 21/2001 tentang Otsus Papua seharusnya peranan kepolisian yang perlu ditingkatkan. Konflik yang terjadi di Papua selama 2 tahun terakhir diduga melibatkan aparat keamanan, seperti yang terjadi di Wamena, Wasior, Sarmi dan Puncak Jaya. Dugaan keterlibatan oknum TNI dalam illegal logging juga belum ditangani secara tuntas sehingga penempatan pasukan secara besar-besaran akan membuat marak kasus itu serta memperkeruh konflik yang terjadi.SNUP menilai pembentukan Korem dan penambahan Divisi III Kostrad membutuhkan biaya yang besar. Ia khawatir anggaran akan diambil dari APBD dan otonomi khusus. Dana dalam jumlah besar itu lebih baik dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua yang 80 persen berada di bawah garis kemiskinan. (rif/)