Pemerintah Bacakan Pernyataan Ahok yang Desak Foke Cuti di Pilgub 2012

Jakarta - Dalam sidang uji materi UU Pilkada yang diajukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pihak pemerintah menyoroti inkonsisten Ahok. Pernyataan Ahok yang lalu itu dibacakan dalam sidang ini.

"Setiap tindakan dan ucapan setiap kepala daerah merupakan cerminan atas konsistensi seorang negarawan sebagai salah satu pertimbangan masyarakat untuk menilai apakah yang bersangkutan dapat dijadikan panutan atau tidak," kata Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto, dalam persidangan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (5/9/2016).

Sindiran itu terkait ungkapan Ahok yang pernah mendorong petahana pada Pilgub DKI 2012, yakni Fauzi Bowo agar cuti kampanye. Sementara saat ini Ahok adalah kandidat calon gubernur petahana pada Pilgub DKI 2017 yang menginginkan cuti untuk petahana tak diwajibkan lagi.

"Pemohon (Ahok) mengatakan pada Pilkada sebelumnya mendesak agar petahana cuti untuk menampilkan pilkada yang jujur dan adil. Namun kenapa pada saat ini pemohon justru menginginkan petahana tetap melaksanakan tugasnya dengan tidak melaksanakan cuti," lanjut Widodo.

Widodo mewakili pandangan Presiden Jokowi dari Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkum HAM Yasonna Laoly. Dia lantas membacakan pernyataan Ahok pada saat-saat jelang Pilgub DKI 2012.

"Yang diucapkan pemohon (Ahok) pada tanggal 6 Juni 2012, saat hendak mencalonkan diri sebagai Cawagub DKI, 'Bukan soal takut, kalau tidak cuti tidak masalah. Hanya saja kami mau Jakarta sebagai contoh penegakan semua UU. Kalau sampai Gubernur DKI (Fauzi Bowo) tidak mengambil cuti, nanti seluruh daerah akan mencari cara-cara seperti ini'," kata Widodo.

Maka Widodo menyarankan agar Ahok memikirkan perkara konsistensi ini. Soalnya, Pilgub DKI 2017 sudah dekat, tentu calon pemilih juga akan menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan konsistensi calon-calon yang ada.

"Setidaknya hal itu menjadi renungan kembali bagi pemohon dalam proses pengujian UU a quo, sehingga masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pilkada DKI beranggapan pemohon tidak konsisten dengan ucapan yang disampaikan," kata Widodo.
(dnu/miq)