DPR Tunda Pengesahan Perppu Kebiri, Menteri PPPA: Tolong Dipercepat

Jakarta - Paripurna DPR akhirnya memutuskan untuk menunda penetapan Perppu No 1/2016 jadi Undang-Undang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise tampak kecewa atas putusan itu.

"Kebanyakan fraksi sudah diskusi bersama, mereka minta tunda. Kami akan sabar dan ikuti pertimbangannya untuk kembali lagi," kata Yohana usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Yohana mengatakan para anggota DPR memiliki pandangan berbeda apakah Perppu tersebut harus segera diundangkan atau tidak. Ada pula yang menilai isi dari Perppu itu masih kurang lengkap.

"Tolong dipercepat saja supaya bisa ambil tindakan, lalu sosialisasi, karena ini tuntutan anak-anak seluruh Indonesia," imbuh Yohana.

Dia menegaskan bahwa sudah ada tim yang mengkaji pelaksanaan dari Perppu itu. Salah satunya adalah mengenai teknis pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi.

Menurut Yohana hukuman itu diberikan secara berkala selama dua tahun setelah pelaku menjalani hukuman pokok. Pemerintah akan mengawasi pemberian suntik kimia tersebut.

"Ini tetap bisa kita lakukan meski belum jadi undang-undang, karena Perppu. Tinggal bergantung pada hakim yang mengadili saja nantinya," pungkas Yohana. (bpn/tor)