Jaksa Agung Belum Tahu Jika Menang Rp 366 Miliar Atas Pelaku Kebakaran Hutan

Ray Jordan - detikNews
Jumat, 12 Agu 2016 18:03 WIB
Jaksa Agung HM Prasetyo (rengga/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan pemerintah sebesar Rp 366 miliar atas pelaku pembakar hutan. MA telah melansir putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu. Tapi Jaksa Agung HM Prasetyo belum mengetahui hal itu.

"Kita tunggu, karena proses hukumnya belum selesai. Ya kita lihat dulu si tergugat itu sudah menerima putusan atau mungkin sedang mengambil upaya hukum. Itu kan bisa terjadi," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, jumat (12/8/2016).

Putusan itu dijatuhkan MA kepada PT Kallista Alam pada 28 Agustus 2015. PT Kallista Alam terbukti membakar sekitar seribu hektare hutan yang berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) pada pertengahan 2012 lalu. MA telah melansir putusan itu dan dikirim ke para pihak. Di kasus ini, Kejaksaan Agung menjadi kuasa KLHK di pengadilan.

Prasetyo menjelaskan, pihaknya masih menuggu inkrahnya perkara tersebut. Ditegaskan Prasetyo, Kejaksaan Agung bisa melakukan eksekusi (penagihan) jika sudah inkrah dan ada surat kuasa dari Kementerian LHK.

"Ini kan masih putusan pengadilan negeri. Kita lihat bagaimana nanti respons dan reaksi daripada si tergugat, apakah dia menerima? Kalau dia menerima apa sudah inkrah. Kalau inkrah kan baru bisa tahap selanjutnya untuk kita tagih supaya dipenuhi. Tapi itu pun bukan kejaksaan kan tidak serta merta, harus ada surat kuasa khusus dari Menteri LHK untuk mewakili mereka melaksanakan penagihan kewajiban dari perusahaan itu sesuai dengan putusan pengadilan," jelas Prasetyo.

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan putusan tersebut sudah inkrah.

"Gugatan pemerintah, satu sudah inkrah, yang menang Rp 336 miliar," kata Siti.

Namun, kata Siti, masih ada beberapa perkara yang harus menunggu inkrah.

"Kmudian kasasi satu (belum putus), lalu yang banding ada dua. Yang banding ini kan gugatan Kementerian LHK nya Rp 490 miliar, itu dikabulkan, kami dimenangkan, tapi hanya Rp 29 miliar dikabulkannya. Yang PT NSP itu, kami dimenangkan, berarti kan sekarang persiapan banding. Kemudian yang masih bersidang dan empat lagi masih kami proses," jelas Siti.

(jor/asp)