Lantik Ketua Golkar Cimahi, Kang Dedi Instruksikan Urus Warga Adat Tak Ber-KTP

Cimahi - Ketua DPD I Partai Golkar Jabar, Dedi Mulyadi, melantik Itoc Tochija sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Cimahi.

Seperti biasanya, Dedi tak melantik calon ketua partai di hotel atau tempat mewah lainnya. Kali ini Dedi melantik mantan Wali Kota Cimahi itu di Kampung Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang merupakan kampung adat masyrarakat Sunda.

"Ini sebuah tradisi baru di Golkar Jabar. Pelantikan dengan mementingkan dan langsung menyentuh pada kebutuhan publik," jelas Dedi usai pelantikan, Minggu (7/8/2016).

Khusus di Kampung Cirendeu ini isu yang dibawa dan harus segere diselesaikan oleh para anggota DPRD atau pun kader Partai Golkar cimahi adalah membereskan persoalan administrasi. Pasalnya selama ini masyarakat yang mayoritas menganut kepercayaan leluhur itu tidak memiliki akte, KK, KTP, hingga surat tanah karena terganjal agama.

Padahal, kata Dedi, mereka adalah kelompok adat yang sama-sama memiliki hak sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Terlebih masyarakat adat sebagai cikal bakal peradaban suatu daerah dianggapnya lebih mencintai Indonesia.

"Mereka yang berada di kampong adat seperti ini adalah orang-orang yang sangat mencintai Indonesia. Masa orang yang cinta tanah air tidak diprioritaskan, berbeda dengan mereka orang yang datang dan merusak Indonesia," tegas pria yang akrab disapa Kang Dedi itu.

Salah satu bukti nyata penduduk kampong adat sangat mencintai Indonesia karena merka mampu menjaga lingkungan mulai dari hulu hingga hilir sungai, hutan yang masih lebat, hingga kebersihan lingkungan yang selalu terjaga setiap harinya.

Dedi mengungkapkan masyarakat adat tidak hanya berada di Cireundeu namun terdapat dibeberapa daerah lain di Jabar. Bahkan menurutnya, masih banyak masyrakat adat di luar Jabar yang juga mengalami nasib yang sama.

"Rek iyeu kebijakan popular, rek teu popular. Rek dipikareusep, teu dipikiaresep urang teu paduli. Nu kudu diinget Golkar kudu nyaah ka nu leutik. Perjuangkeun nu dipikahayang rakyat. Sabab eta pendukung satia golkar teh masyarakat minoritas jeung jalma laleutik. (Mau ini kebijakan popular, tidak popular. Mau suka, tidak disuka saya tidak peduli. Yang harus diingat Golkar harus menyayangi ke yang (masyarakat) kecil. Perjuangkan yang diinginkan rakyat. Sebab pendung setia Golkar adalah masyrakat minoritas dan orang kecil)," ucapnya.

Lebih lanjut Dedi mengungkapkan, sebagai solusi kolom agama bagi kaum adat bisa dikosongkan. "Saya minta pada DPD Golkar Cimahi untuk segera mengurus dan memperjuangkan administrasi mulai dari KTP, akte kelahiran, KK, surat nikah, sampai sertivikat tanah mereka," katanya.

Sementara itu salah satu tokoh masyrakat Cireundeu, Rusmana (57), sangat mendukung apa yang diungkapkan oleh Dedi. Pasalnya selama ini warga di daerahnya selalu terganjal masalah administrasi meski pun saat ini sedikit demi sedikit permasalahan itu sudah mulai ada solusi.

Saat ini, di Kampung Cireundeu terdapat 200 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut sekira 30 persenya belum memiliki KTP karena terganjal masalah agama.

"Sebenarnya bisa mengurus tapi kita harus berbentuk organisasi. Kalau kami di sini tidak mau berorganisasi, karena bisa dibubarkan. Berbeda dengan kampong adat yang tidak bisa dibubarkan," pungkas Rusmana. (rvk/rvk)