KPU DKI dan Jakarta Smart City akan Kerjasama Hitung Suara Pilgub DKI 2017

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta bakal bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghitung suara Pilgub DKI 2017. Kedua pihak bekerjasama dalam hal hitung riil (real count) dan pemantauan pemungutan suara.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat usai rapat bersama KPUD DKI membahas desk pilkada 2017 DKI Jakarta, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

"Kita akan membikin sistem penghitungan suara di masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara) itu langsung dikirimkan melalui Jakarta Smart City," kata Djarot usai rapat.

Dia menjelaskan, data yang akan diserahkan ke Jakarta Smart City Pemprov DKI adalah bukti foto C1 plano. Berkas C1 memuat jumlah pemilih di TPS, surat suara yang rusak dan yang baik, serta surat suara yang sah dan tidak sah.

"Ini semua untuk mengantisipasi supaya jangan ada gugatan-gugatan pemilu," kata Djarot.

Dia menjelaskan, perhitungan 'real count' yang dilakukan Jakarta Smart City disediakan untuk warga yang ingin memantau perkembangan Pilgub. Yang bekerjasama dalam pelaksanaan ini adalah pihak KPU, Panwaslu, dan Bawaslu.

Djarot menjamin tak akan ada data Pilgub DKI 2017 yang akan dimanipulasi untuk kepentingan petahana atau kepentingan menyimpang lainnya. Soalnya, pihak Jakarta Smart City Pemprov DKI tak mengolah data.

"Makanya Pemprov tidak mengolah data. Kami akan menerima data yang dikirim dari TPS-TPS langsung. Jadi tidak bisa mengurangi dan tidak bisa menambah (suara pemilih)," kata Ahok.

Ketua KPUD DKI Sumarno menjelaskan tak akan ada konflik kepentingan dengan petahana lantaran KPU bekerjasama menghitung suara riil dengan Pemprov DKI. Dia menjelaskan, Jakarta Smart City sebatas melihat saja.

"Ini tidak terkait dengan data kok. Kalau data, semua di KPU. Ini hanya untuk melihat misalnya pelaksanaan di TPS seperti apa, sehingga kita tak perlu datang langsung ke lokasi," kata Sumarno.

Soal data pemungutan suara, Sumarno menjamin barang itu bakal tetap terjaga kerahasiannya. Data suara hasil pemungutan akan disimpan oleh KPU sendiri.

"Servernya di KPU, tidak boleh servernya di tempat lain. (Kalau servernya di tempat lain) Nanti datanya malah dioprak-oprak," kata Sumarno.

Dia menyatakan kerjasama ini adalah usulan KPUD DKI sendiri. Tak butuh tambahan anggaran untuk melaksanakan kerjasama ini. Petugas KPU akan bekerjasama dengan petugas Informasi dan Teknologi Jakarta Smart City mengerjakan pemantauan pemungutan suara dan penghitungannya. Pemungutan suara digelar pada 15 Februari 2017 nanti.

"Termasuk nanti rekapitulasi di masing-masing kecamatan secara 'live' bisa dilihat, semacam video streaming," kata Sumarno. (dnu/fdn)