Mensos Terjunkan 22 Ribu Operator PKH untuk Sosialisasikan BPJS Kesehatan

Jakarta - Kemensos punya 22 ribu orang operator Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di seluruh Indonesia. Mensos Khofifah Indar Parawansa akan mengerahkan semuanya untuk membantu sosialisasi kartu BPJS Kesehatan.

Hal itu sesuai dengan arahan Menko PMK Puan Maharani. "Pendamping PKS sekarang, yang baru ini 9.000 sedang di bimtek. Yang lama 13.000, jadi kan 22.000," kata Khofifah di Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (28/7/2016).

Khofifah menjelaskan, PKH nantinya akan membantu dalam menangani calon peserta BPJS dengan kebutuhan 'mendesak'. PKH akan terus melakukan koordinasi dengan Kemensos.

(Baca juga: Ini Langkah Menko Puan Cegah Pemalsuan Kartu BPJS Kesehatan Terulang)

"Nah ini salah satu format yang diputuskan membantu sosialisasi di bawah. Juga radiogram Kemendagri. Pada dasarnya, aktivasi BPJS itu setelah 14 hari. Tapi kalau ini keluarga miskin itu diaktivasi hari itu juga asal ada pengantar dari Dinsos. Nah siapa yang menjadi mediator, biasanya pendamping PKH," kata Khofifah.

"Keluarga miskin, dia belum terima KIS (Kartu Indonesia Sehat) dia butuh rawat inap di RS, kalau dia hari itu baru mendaftar (BPJS) berati baru bisa diaktivasi 14 hari. Tetapi kalau dia dapat surat dari Dinsos, hari itu dia mendaftar, hari itu bisa di aktivasi dengan surat keterangan bahwa dia keluarga miskin dan itu bisa dikeluarkan oleh Dinsos tingkat 2," paparnya.

Khofifah mengharapkan kerja sama ini mampu mempermudah masyarakat mengenali manfaat layanan BPJS.

"Sehingga bisa menjadi speakernya BPJS. Ini kegiatan strategis bagi pembangunan nasional, perlindungan sosial bagi layanan kesehatan masyrakat. Maka tolong masyarakat jangan sampai tertipu," imbaunya.

(Baca juga: Soal Kartu BPJS Palsu, Menkes: Penataan di Kemensos, Kemenkes Hanya User) (hri/hri)