Geger Makam-makam Fiktif di Jakarta, Ini Modusnya

Jakarta - Aroma manipulasi menyeruak di balik temuan makam-makam fiktif di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat turun tangan melakukan investigasi.

Ahok awalnya mengungkapkan makam-makam fiktif bertebaran di tempat pemakaman umum (TPU) di Jakarta. Makam tanpa isi itu kebanyakan ada di posisi-posisi favorit, misalnya di bagian depan makam yang mudah diakses. Makam itu memang dibiarkan seolah-olah sudah terisi, padahal itu sebenarnya adalah makam yang dipesan jauh-jauh hari sebelum ada orang meninggal yang mengisinya di hari depan. Semacam dipesan atau di-booking terlebih dahulu.

Salah satunya, makam fiktif ini ada di TPU Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta. Ahok dan Djarot lalu memerintahkan anak buahnya melakukan investigasi. Tidak tanggung-tanggung, Ahok mengantongi laporan ditemukannya 80 makam fiktif dalam sehari. Keduanya siap menindak tegas oknum yang terlibat permainan makam fiktif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut modus makam-makam fiktif:

1. Batu Nisan Bohongan

Foto: Muhammad Fida Ul Haq/detikcom

Ditemukan sejumlah nisan namun tak ada jenazah di dalamnya.

Ahok mengatakan, Kadinas yang baru, Djafar Muklisin, terus menggali makam-makam fiktif tersebut. Ahok mendapat laporan 80 makam fiktif dalam satu hari pada Kamis (21/7) kemarin.

"Kan sudah digali terus, dapet. Makanya ganti kepala dinas. Kepala dinas yang baru kan terus menggali. Kemarin ini laporan ke saya sehari ada dapat 80 malam fiktif. Dipasangin batu nisan bohong-bohongan," kata Ahok usai menghadiri paripurna terkait laporan reses Anggota DPRD DKI Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (22/7/2016).

Sebelumnya, Ahok sempat mengungkapkan terkait adanya makam fiktif di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak. Namun hal ini telah dibantah oleh Kepala TPU Karet Bivak, Saiman. "Mungkin yang disebut makam fiktif itu makam yang sudah kedaluwarsa. Jumlahnya ada ratusan di sini. Kalau untuk lahan baru untuk makam sudah tidak mungkin, sudah penuh semua," ujar Saiman saat ditemui di kantornya, Jakpus, Jumat (10/6).

2. Harga 'Pertemanan'

Foto: Muhammad Fida Ul Haq/detikcom

Praktik memesan sebidang tanah untuk makam pribadi tak diperbolehkan sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2013.

Kadis Pertamanan dan Pemakaman DKI Djafar Muchlisin menyebut modus yang dilakukan dengan hubungan pertemanan antara pemesan dengan pengurus makam. Harganya pun tak bisa ditentukan, tergantung kesepakatan.

"Kalau yang resmi itu izin dulu ke PTSP, baru nanti dicek ke makam. Tapi di makam ini juga sering ada oknum tak bertanggung jawab, makanya langsung ke kantornya saja," ujar Djafar saat berbincang, Sabtu (23/7/2016).

Djafar mengingatkan agar tak tergoda oleh tawaran oknum pengurus makam. Karena pengurus makam pun ada yang berstatus PHL, ada yang merupakan warga sekitar.

Lalu, berapa tarif pemakaman yang resmi? "Untuk pemakamannya gratis. Kemudian untuk perpanjangannya itu mulai dari Rp 40.000 sampai dengan Rp 100.000 setiap tiga tahun," kata Djafar.

Di TPU pun dimungkinkan bila ada kerabat yang akan ditumpangkan ke makam keluarganya. Tetapi terkait biaya perpanjangannya, Djafar menyebut itu berbeda setiap TPU.

3. Booking dan Jual Beli Makam

Foto: Muhammad Fida Ul Haq/detikcom

Kasus makam fiktif terjadi karena adanya orang yang memesan lahan makam sebelum yang memesan meninggal. Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menegaskan sekarang orang tak boleh lagi memesan lahan makam sebelum meninggal.

"Jadi sekarang tidak boleh lagi orang sebelum meninggal sudah pesan makam. Kalau dia meninggal, hari itu juga baru bisa dipesan langsung," kata Djarot saat berbincang dengan detikcom, Minggu (24/7/2016).

Djarot menilai, memesan lahan sebelum meninggal adalah sebuah pelanggaran. Pemesanan lahan itu bisa memicu adanya permainan tarif lahan makam. "Karena ini sebenarnya pelanggaran. Karena ini mudah sekali untuk diperdagangkan. Bisa saja seseorang itu memesan beberapa lokasi makam, terutama lokasi yang strategis. Kemudian dia bisa dijual lagi kalau mereka sudah meninggal. Modus-modus seperti ini yang harus diinvestigasi," katanya.

Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya akan menginvestigasi siapa saja oknum yang terlibat dalam masalah ini. "Salah satu tupoksi dari Wakil Gubernur DKI itu kan dalam hal pengawasan. Maka, jika memang ada seperti itu, akan kita identifikasikan siapa yang terlibat," ujar Djarot.

"Jika memang itu adalah pegawai kami, kita bisa tuntut. Bisa kita beri sanksi dan bisa kita laporkan ke polisi, karena ini pemalsuan. Jika terbukti pemalsuan maka bisa dituntut di pengadilan. Jika terbukti pidana maka bisa kita berhentikan. Enggak apa-apa sekarang kita bersih-bersih sekalian. Tapi ini perlu ada investigasi secara intensif. Kami akan tugaskan inspektorat. Kemudian kita juga bisa menggandeng institusi terkait sehingga ke depan tidak boleh lagi ada makam fiktif," papar dia.