Jika Reshuffle Kabinet Jokowi Tak Berdasarkan Kinerja, Jadi Tak Ada Makna

Jakarta - Kabar Presiden Joko Widodo akan merombak lagi susunan Kabinet Kerja dalam waktu dekat ini, berhembus kencang. Diharapkan perombakan kabinet kali ini betul-betul berbasis pada perbaikan kinerja, bukan untuk mengakomodasi kepentingan parpol koalisi.

"Pertama, adanya motif politik untuk memperkuat koalisi Pak Jokowi, pasti tidak bisa dielakkan. Tapi, kita berharap, di balik bingkai besar memperkuat koalisi, Pak Jokowi jangan lupa membingkai reshuffle ini dengan perbaikan kinerja. Artinya, standarnya tentu adalah perbaikan kinerja," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak saat berbincang dengan detikcom, Minggu (24/7/2016).

Dahnil menilai, masih ada kinerja beberapa menteri yang belum terlihat prima. Namun yang berhak untuk menilai dan merombak susunan kabinet tersebut adalah Presiden Jokowi.

"Untuk itu, jika Pak Jokowi mengabaikan kepentingan koalisi, maka reshuffle tidak akan bermakna apa-apa. Jadi Pak Jokowi yang harus menentukan," kata Dahnil

Selain itu, kata Dahnil, penilaian pergantian menteri itu sebaiknya tidak berpaku pada unsur kalangan partai dan profesional. Jika menteri yang bersangkutan kinerjanya memang belum prima, tanpa melihat dia dari partai atau tidak sebaiknya langsung diganti.

"Kalau kemudian Pak Jokowi tidak ingin mengurangi jatah partai A misalnya, di koalisi, beliau bisa saja dengan cara menteri yang tidak kompeten itu diganti saja dengan orang lain yang dari partai yang sama, yang menurut penilaian Pak Jokowi lebih kompeten," kata Dahnil.

"Jadi, reshuffle harus mampu mendorong perbaikan kinerja, kalau tidak tak punya makna apa-apa," tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan, evaluasi memang terus menerus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hal itu adalah lumrah dilakukan oleh seorang Presiden.

"Evaluasi dilakukan terus menerus. Bahwa ada yang ditanya, kemudian perkembangan pekerjaan yang bersangkutan, adalah hal yang biasa," kata Johan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/7).

Johan juga mengatakan, salah satu tolak ukur perombakan kabinet adalah evaluasi. "Tolok ukur reshuffle atau tidak ya evaluasi kinerja. Tapi perlu dipahami evaluasi tidak hanya satu titik waktu tertentu," katanya. (jor/rni)