PPP: Reshuffle Sebaiknya Tak Ganggu Kursi Menteri Parpol

Jakarta - Partai pendukung pemerintah mulai khawatir reshuffle yang akan dilakukan menyasar menteri mereka di Kabinet Kerja. Sekjen PPP Arsul Sani menilai memang sebaiknya jika pun ada reshuffle tak ganggu kursi menteri parpol.

"Kalau menurut saya karena ada aspek untuk kebutuhan politik, maka tentu berarti ada kebutuhan untuk menjaga soliditas dukungan kepada pemerintah. Untuk itu, kalau ada masuk (parpol pendukung) baru, mestinya tidak ganggu jatah parpol pendukung pemerintah," ucap Arsul di gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/6/2016).

Meski begitu, Arsul mengatakan basis reshuffle sesungguhnya tetaplah harus objektif, yaitu berlandaskan penilaian atas kinerja. Ada laporan akuntablitas menteri atau penilaian atas reformasi birokrasi yang bisa jadi acuan Presiden.

"Kalau ada reshuffle maka pertimbangannya tidak semata-mata kebutuhan ciptakan konstelasi politik baru, itu mungkin bertambahnya dukungan ke pemerintah. Tapi harus dilakukan atas dasar ukuran lebih objektif, kinerja," ujarnya.

"Kan menteri sudah 1,5 tahun (menjabat), tidak ada alasan belum maksimal atau masih adaptasi dan lain-lain," imbuh anggota komisi III ini.

Karena itu jika berlandaskan kinerja, maka menteri parpol atau non-parpol mau tidak mau juga bisa kena reshuffle. "Kalau basisnya penilaian kinerja, maka berlaku untuk parpol dan non-parpol," kata Arsul. (miq/elz)