DPRD DKI Akan Bikin Pansus soal Pembelian Lahan di Cengkareng

Jakarta - Kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemuka. Kini DPRD DKI merencanakan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas kasus 'salah beli lahan sendiri' itu.

"Kita mau bikin Pansus," kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Prasetio sendiri mengaku belum terlalu tahu menahu perihal bagaimana sebenarnya pembelian lahan 4,6 hektare seharga Rp 668 miliar itu. Ke depan, DPRD DKI lewat Pansusnya bakal memberi saran kepada Pemerintah Daerah DKI.

"Kita kan enggak bisa menetapkan benar atau enggak (soal pencatatan aset), kita cuma beri masukan kepada Pemerintah Daerah untuk memperbaiki," tutur Prasetio.

Politisi PDIP ini melihat problem akibat ketidaksempurnaan inventarisasi aset Pemprov DKI selalu ada dari dulu. Dia melihat, sistem inventarisasi harus diperbaiki.

Selain itu, dia juga menyoroti bahwa anggaran DKI pada 2015 adalah berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub), bukan Peraturan Daerah (Perda) yang disepakati pihak eksekutif maupun legislatif (DPRD DKI). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang mencuatkan kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat itu adalah audit atas APBD DKI 2015 itu.

"Ya itu kan Pergub, bukan saya (DPRD DKI). Makanya dasar LHP itu saya mau mempertanyakan itu," tuturnya. (dnu/imk)