Mediasi Relokasi Gagal, Warga Dadap Gebrak Meja dan Keluar dari Komnas HAM

Jakarta - Komnas HAM gagal memediasi warga Kampung Dadap, Kosambi, Tangerang, dengan pihak Pemkab Tangerang, dalam kasus relokasi warga yang tinggal di lokalisasi Dadap Ceng In. Warga Dadap menggebrak meja dan keluar dari ruang pertemuan.

Hal ini karena warga Dadap tidak setuju dengan kehadiran warga Kabupaten Tangerang namun bukan warga Dadap yang juga hadir dalam pertemuan itu. Warga Dadap yang hadir dalam pertemuan ini berjumlah 8 orang. Sedangkan Pemkab Tangerang yang hadir berjumlah 18 orang.

Lisnawati, warga Dadap yang marah dan gebrak meja (Chico/detikcom)

Pertemuan mediasi ini dilakukan di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016). Pertemuan ini berdasarkan permintaan Komnas HAM agar warga Dadap dan Pemkab Tangerang melakukan mediasi terkait relokasi yang memicu kerusuhan bulan Mei silam.

Pertemuan dimulai sekitar pukul 10.20 WIB. 8 Warga Dadap bersama salah seorang pengurus LBH Jakarta, Yunita, masuk ke dalam ruang mediasi bersama aparat Pemkab Tangerang. Pihak Pemkab diwakili oleh Sekda Kota Tangerang Iskandar Mirsad bersama 17 jajarannya termasuk dari staf PT Angkasa Pura II. Sementara dari Komnas HAM diwakili Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah.

Namun saat pertemuan dimulai, datang 8 warga Kabupaten Tangerang yang bukan merupakan warga Dadap dan berdiri di belakang Pemkab Tangerang. Warga tersebut mengaku pro relokasi. Warga Dadap marah melihat kehadiran mereka.

Warga Dadap meminta jumlah dari pihak Pemkab Tangerang yang hadir sama dengan jumlah warga yang hadir. Permintaan ini disetujui oleh Komisioner Komnas HAM.

Penyebab warga Dadap keluar dari ruang mediasi karena ada warga lain pro relokasi yang hadir (Chico/detikcom)

Namun ketika ditanyakan pendapat kedua belah pihak atas ide ini, warga Dadap sudah keburu emosi karena menganggap pihak Pemkab membawa orang-orang yang tidak berkaitan dengan masalah penggusuran dan memiliki kepentingan.

Lisnawati, salah satu warga Dadap yang paling marah, menggebrak meja. Kemudian dia mengambil pengeras suara dan berteriak-teriak.

"Kalau kayak gini nggak usah dilanjutin! Ini mana pertanggungjawabannya! Saya ngomong sama bupati sekarang juga lewat kamera, mana pertanggungjawaban Anda!" teriak Lisnawati sambil keluar ruangan.

Seorang Pria warga Dadap juga keluar dari ruang mediasi (Chico/detikcom)

Seorang pria warga Dadap juga berteriak sambil keluar dari kantor Komnas HAM.

"Kami menolak mediasi dengan Komnas HAM karena tidak steril. Itu yang mereka bawa bukan orang-orang Dadap dan tadi ada pengembang yang ikut hadir. Mereka mau ngapain? Kami tidak terima dengan adanya kecurangan!" teriak warga itu.

Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah sempat mengejar warga Dadap yang keluar pukul 10.45 WIB. Namun akhirnya warga tidak bisa terkejar.

"Jadi sama sekali tidak ada mediasi dan kemungkinan besar pertemuan akan dijadwal ulang. Warga Dadap tidak mau lagi dipertemukan dengan Pemkab," kata Roichatul.

Sekda Kota Tangerang Iskandar Mirsad mengaku kecewa pada warga Dadap. "Ibu bisa lihat sendiri kelakuan warga gimana. Nggak bisa diajak omong baik-baik," kata Iskandar kepada Roichatul.

Pengurus LBH Yunita yang ikut dengan warga Dadap tidak menyangka warga akan marah-marah pada pertemuan mediasi ini.

"Saya shock, nggak nyangka kalau warga marah-marah dengan gebrak meja dan keluar dari pertemuan. Tapi memang orang-orang yang tadi berdiri di belakang jajaran Pemkot itu yang pernah bikin chaos di Ombudsman beberapa waktu lalu jadi warga Dadap trauma. Saya juga nggak nyangka orang-orang itu datang dan mengaku sebagai warga Dadap yang digusur. Ini pasti ada kerjasamanya," kata Yunita.

Namun salah seorang warga Kabupaten Tangerang pro relokasi mengaku kedatangannya atas inisiatif sendiri. "Kita datang atas kemauan sendiri," katanya.

Mei lalu, Komnas HAM mengirimkan surat permohonan mediasi kepada Bupati Tangerang. Hal ini dilakukan setelah Komnas HAM menerima pengaduan dari warga Dadap yang menolak rencana relokasi di kampung mereka.

Ada 13 RW di Dadap, sedang yang direlokasi sekitar 3 RW. Lahan tersebut selama ini juga disebut sebagai milik PT Angkasa Pura II. Relokasi dimaksudkan untuk menata kawasan itu menjadi ruang terbuka hijau, wisata kuliner dan Islamic Center.

Baca juga: Kombes Krishna Murti Datangi Rusuh Dadap, Warga Lempar Bambu dan Batu (nwy/nrl)