Usai Buka Bersama, Jokowi dan Pimpinan Lembaga Bahas Kualitas UU

Usai Buka Bersama, Jokowi dan Pimpinan Lembaga Bahas Kualitas UU

Jurig Lembur - detikNews
Selasa, 14 Jun 2016 20:01 WIB
Usai Buka Bersama, Jokowi dan Pimpinan Lembaga Bahas Kualitas UU
Buka puasa bersama Jokowi-JK dan pimpinan lembaga tinggi negara (M Iqbal/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar buka puasa bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara. Usai buka bersama, rupanya dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai beberapa hal, salah satunya soal kualitas undang-undang.

Pertemuan itu digelar sejak pukul 17.15 WIB di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Kemudian para pimpinan lembaga negara bersama Presiden Jokowi buka puasa pukul 17.49 WIB hingga baru keluar sekitar pukul 19.00 WIB.
Jokowi-JK dan pimpinan lembaga tinggi negara saat buka puasa bersama (M Iqbal/Detikcom)

Hadir dalam pertemuan itu Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla didampingi beberapa menteri Kabinet Kerja. Sementara lembaga negara hadir pimpinan MPR, DPR, DPD, KY, MA dan MK.

"(Bicara) soal undang-undang. Diskusi sistem pemilu, bicara soal kualitas produktivitas anggota DPR, termasuk soal UU yang dibuat itu banyak yang tidak sesuai dengan normal hukum kita perlu judicial review," ucap ketua DPR Ade Komarudin usai pertemuan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade mengatakan turut dibahas juga soal Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan UU sekitar 3.000 perda yang harus dievaluasi Kemendagri, dan bahasan lainnya. Intinya soal pembangunan hukum di Indonesia.

"Undang-undang tentang sistem pemilu yang menghasilkan kualitas anggota DPR, diskusi ke arah sana supaya anggota DPR yang akan datang itu dalam penyusunan UU juga berkualitas," ujar Akom.

"Kita perlu orang-orang yang berasal dari dunia akademis yang berlatar belakang aktivis supaya mereka serius bekerja sesuai dengan tugasnya sebagai anggota dewan," imbuhnya.
Buka puasa bersama Jokowi-JK dan pimpinan lembaga tinggi negara

Akom menyebut tidak ada pembahasan mengenai calon Kapolri yang belakangan ramai dibicarakan soal apakah masa jabatan Jenderal Badrodin Haiti akan diperpanjang atau diganti Kapolri baru.

"Kita sama sekali tidak menyinggung soal itu, kita diskusi pembangunan hukum," ucap politisi Golkar itu.

(miq/jor)


Berita Terkait