Pengadilan Perintahkan Setop Proyek Ruang Dansa Gedung Putih, Trump Melawan

Pengadilan Perintahkan Setop Proyek Ruang Dansa Gedung Putih, Trump Melawan

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Sabtu, 08 Agu 2026 05:01 WIB
U.S. President Donald Trump reacts during an event to sign executive orders related to birthright citizenship and the polysilicon industry, in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., August 6, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Jakarta -

Pengadilan banding federal memutuskan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membangun ballroom ruang dansa baru yang sangat besar di Gedung Putih tidak sah. Keputusan ini membuka jalan bagi pertarungan hukum berisiko tinggi terkait masalah tersebut di Mahkamah Agung.

"Apakah sebuah ruang dansa besar perlu dibangun atau tidak adalah keputusan yang menjadi wewenang Kongres, bukan masalah yang bisa diputuskan sendiri oleh pihak eksekutif," demikian pernyataan Pengadilan Banding Sirkuit DC dalam putusan dengan suara 2 lawan 1 yang memenangkan kelompok pelestarian sejarah terkemuka nasional, yang menggugat proyek tersebut tahun lalu, dilansir CNN, Sabtu (8/8/2026)

"National Trust telah menunjukkan secara meyakinkan bahwa Kongres tidak memberikan wewenang tanpa batas kepada cabang eksekutif untuk merancang ulang, mengubah bentuk, dan membangun kembali Gedung Putih--Rumah Rakyat--secara drastis demi memenuhi keinginan presiden tertentu," tulis pengadilan dalam pendapat hukum yang tidak mencantumkan nama hakim penulisnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, pengadilan menunda pelaksanaan putusannya selama dua minggu untuk memberi waktu bagi Trump mengajukan banding ke Mahkamah Agung--langkah yang kemudian dinyatakan akan diambil oleh sang Presiden.

"Kami akan segera mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat," tulis Trump di Truth Social, seraya mendesak pengadilan tertinggi negara itu untuk membatalkan keputusan tersebut "sepenuhnya."

Hakim yang memutuskan menentang Trump adalah Patricia Millett, yang ditunjuk oleh mantan Presiden Barack Obama, dan Brad Garcia, yang ditunjuk oleh mantan Presiden Joe Biden. Hakim Neomi Rao, yang ditunjuk oleh Trump, menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Pendapat mayoritas--yang mencakup lebih dari 100 halaman--merupakan teguran hukum keras terbaru dalam rangkaian sengketa hukum terkait keputusan Trump untuk membongkar Sayap Timur Gedung Putih tahun lalu demi menyediakan ruang dansa tersebut.

Kasus ruang dansa ini juga merupakan salah satu dari beberapa gugatan hukum yang diajukan terhadap berbagai proyek ambisius Trump di wilayah Ibu Kota. Gugatan lain yang masih berlangsung mempertanyakan renovasi Reflecting Pool, upayanya membangun versi Amerika dari Arc de Triomphe Paris, serta rencananya mengubah lapangan golf umum menjadi lapangan golf pribadi kelas atas.

Pada bulan April, seorang hakim federal di Washington, DC, memerintahkan Trump untuk menghentikan seluruh konstruksi ruang dansa di atas permukaan tanah sampai Kongres menyetujui rencananya. Namun, pengadilan banding mengizinkannya untuk melanjutkan proyek tersebut untuk sementara waktu selama pengadilan memproses kasus itu. Putusan tersebut membatalkan keputusan sebelumnya dan menegaskan bahwa keseluruhan proyek itu memerlukan persetujuan Kongres.

"Ini adalah hari yang luar biasa bagi negara kita dan bagi hak rakyat Amerika untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai tempat-tempat bersejarah yang mereka cintai, termasuk Gedung Putih," ujar Brent Leggs, Presiden dan CEO National Trust, dalam sebuah pernyataan.

Dalam pendapat berbeda, Rao menyatakan pandangannya bahwa National Trust tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan tersebut sejak awal, pandangan ini sejalan dengan argumen yang dikemukakan oleh pengacara Trump sejak tahun lalu.

Ia mengkritik Hakim Distrik AS Richard Leon--yang sebelumnya memutuskan menentang proyek tersebut pada musim semi lalu--karena lebih mengutamakan "ketidakpuasan estetika" kelompok tersebut terhadap proyek itu dibandingkan argumen Trump bahwa proyek tersebut diperlukan demi alasan keamanan nasional.

"Pengadilan distrik mengambil alih pengawasan konstruksi di Gedung Putih, dan rekan-rekan saya membenarkan tindakan peradilan yang melampaui wewenang ini," tulis Rao.

Pembangunan struktur di atas permukaan tanah untuk ruang dansa tersebut telah dimulai pada musim semi dan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Gambar-gambar yang diunggah oleh Trump awal pekan ini memperlihatkan beberapa tingkat kolom penyangga beton dan besi tulangan logam di tengah banyaknya peralatan konstruksi, termasuk sebuah tower crane.

Trump terlibat langsung dalam detail pembangunan ruang dansa tersebut, mulai dari denah lantai hingga pemilihan marmer. Menurut arsitek utama Shalom Baranes, proyek ruang dansa yang luas ini diperkirakan memiliki ukuran sekitar 89.000 kaki persegi. Sebagai perbandingan, struktur utama Gedung Putih luasnya hanya 55.000 kaki persegi.

Trump bersikeras bahwa proyek tersebut tidak tunduk pada pengawasan apa pun dan bahwa ia seharusnya dapat melanjutkannya tanpa pemeriksaan yang ketat. Ia menyatakan bahwa proyek itu akan rampung pada musim panas tahun 2028, sebuah jadwal penyelesaian yang dipercepat agar selesai beberapa bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Trump menyebut putusan yang diambil dengan suara 2 lawan 1 itu sebagai putusan yang "mengerikan, bermotif politik, dan melanggar hukum," serta menganggapnya sebagai "ancaman Keamanan Nasional bagi bangsa kita" yang "sangat membahayakan nyawa dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja, dan akan bekerja, di Gedung Putih."

Ruang dansa tersebut sedang dibangun di atas kompleks bunker bawah tanah yang sangat rahasia, yang bertujuan memodernisasi infrastruktur bawah tanah yang sudah tua, Trump menyatakan bahwa fasilitas ini "dibangun demi perlindungan Negara kita dan, selain itu, bagi semua Presiden di masa depan."

Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menyebutkan beberapa fitur fasilitas bawah tanah tersebut, termasuk "tempat perlindungan bom, rumah sakit dan fasilitas medis berteknologi mutakhir, sekat pelindung, fasilitas militer serta struktur dan peralatan yang sangat rahasia, baja pelindung tahan rudal (pada kolom, atap, dan balok), langit-langit dan atap tahan drone, sistem ventilasi standar militer, serta kaca tahan peluru, balistik, dan ledakan."

Ia juga mengisyaratkan bahwa ruang dansa itu merupakan "hadiah dari Presiden Trump dan para patriot hebat Amerika Serikat." Namun, pemerintahannya telah mengajukan permohonan dana ratusan juta dolar dari Kongres untuk proyek tersebut.

Dalam putusannya, pengadilan banding menyatakan-seperti halnya Hakim Leon sebelumnya-bahwa Trump dapat melanjutkan pengerjaan bunker bawah tanah meskipun pembangunan ruang dansa di permukaan tanah sedang dihentikan sementara.

Millett dan Garcia menekankan bahwa Trump bisa, misalnya, "memasang penutup pelindung menyeluruh di atas konstruksi bawah tanah dan bagian-bagian lain lokasi konstruksi yang terbuka" untuk memastikan bunker tersebut tidak dalam keadaan tanpa perlindungan.

Saat seorang pengacara Departemen Kehakiman yang membela proyek tersebut mendesak pengadilan banding pada bulan Juni untuk membatalkan putusan Leon, ia mengemukakan pandangan luas mengenai kekuasaan eksekutif, termasuk pernyataan bahwa tidak ada pengadilan yang memiliki wewenang untuk menghentikan pembangunan, bahkan jika pembangunan itu dianggap melanggar hukum.

"Jika pemerintah bertindak sepenuhnya di luar hukum, hal itu tidak bisa dihentikan?" tanya Millett, yang dijawab oleh pengacara Yaakov Roth: "Berdasarkan teori-teori tersebut, menurut saya benar demikian."

Dalam pendapat hukumnya, pengadilan menyatakan bahwa pandangan tersebut sepenuhnya keliru.

"Pernyataan berani bahwa pihak Eksekutif dapat bertindak sepenuhnya di luar hukum--menghancurkan situs bersejarah nasional yang berharga dan merugikan kepentingan individu--serta bahwa tidak ada pengadilan yang dapat menghentikannya, merupakan tindakan yang melanggar tatanan konstitusional kita," demikian pernyataan para hakim yang menjadi suara mayoritas.

Halaman 2 dari 2
(rfs/rfs)


Berita Terkait