Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjelaskan, dana tersebut berasal dari APBD Pemkab Purwakarta yang akan disalurkan melalui alokasi bantuan keuangan desa.
"Dari pusat itu ada, hanya kecil sekali Rp 7,5 juta. Sedangkan satu rumah itu bisa Rp 20 juta. Itu termasuk perbaikan Rutilahu dan MCK," jelas Dedi saat ditemui di Pendopo Purwakarta, Selasa (14/6/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain untuk perbaikan Rutilahu, dana tersebut pun diperuntukan untuk membantu rakyat tidak mampu memproses kepemilikan tanah agar memiliki sertifikat dan tidak lagi menyandang status hidup di tanah ilegal.
Disinggung soal pemilihan perbaikan dibanding membangun Rusunawa, Dedi memiliki alasan tersendiri. Menurutnya bagi warga yang hidup di pedesaan tidak cocok untuk hidup di Rusunawa karena kesehariannya bertani, berladang, dan berternak.
"Terkecuali yang hidup di perkotaan itu sudah kita siapkan Rusunawa. Tapi kan kebanyakan program Rutilahu ini di pedesaan seperti Sukasari dan Tegalwaru," ungkapnya.
Dedi berharap proses pengerjaan tersebut bisa segera dikerjakan secara bertahap mulai awal tahun 2017 mendatang. "Sehingga akhir 2017, Purwakarta bebas Rutilahu dan seluruh masyarakatnya memiliki MCK," pungkas pria yang akrab disapa Kang Dedi itu. (hri/hri)










































